Medan, 15/5 (Antara) - Pengamat ekonomi di Sumatera Utara meminta Pemerintah mewaspadai dan menekan berkurangnya terus jumlah pekerja di sektor pertanian, karena bisa mengancam program swasembada pangan dan ledakan pengangguran serta kejahatan di perkotaan.
"Data BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut yang mengungkapkan pekerja sektor pertanian yang terus menurun tiap tahun perlu diwaspadai dan diantisipasi," kata pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo di Medan, Jumat.
Data BPS menunjukkan jumlah pekerja sektor pertanian pada Februari lalu tinggal 2,48 juta orang dari 2,5 juta orang di Agustus 2014.
Penurunan pekerja di sektor pertanian, menurut Dosen Fakultas Ekonomi USU itu, bukan saja bisa mengancam program swasembada pangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tetapi bisa juga menjadi ancaman semakin banyaknya jumlah urbanisasi yang berdampak pada angka pengangguran yang semakin tinggim dan termasuk masalah sosial lainnya seperti kejahatan di perkotaaan.
Alasan dia, pada umumnya warga desa yang meninggalkan sektor pertanian itu berpendidikan rendah, sehingga sulit diterima bekerja di perusahaan.
Dengan demikian, maka angka pengangguran di kota semakin meningkat dan bisa mengancam timbulnya masalah sosial seperti kejahatan.
Menurut Wahyu, untuk menekan menurunnya pekerja di sektor pertanian, Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah.
Mulai dari bisa menjaga harga hasil pertanian tetap menguntungkan hingga pembangunan infrastruktur yang diperbanyak di desa agar perekonomian menggeliat dan bisa menyerap tenaga kerja.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Ferial Firsal Mutyara mengakui perlunya antisipasi larinya pekerja pedesaan ke kota itu.
Dida sapaan karib dari Ferial itu beralasan bahwa dewasa ini pengusaha sedang kesulitan untuk mempertahankan pekerjanya akibat terganggunya kinerja perusahaan dampak krisis global yang masih dirasakan.
"Jadi kalaupun ada penambahan pekerja jumahnya relatif minim," tutur mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumut itu.
Kekhawatiran akan semakin besar dengan masuknya era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan membuat kompetisi pekerja semakin berat, di mana hanya pekerja-pekerja yang memiliki keahlian yang bisa bertahan.
"Pemerintah memang harus mengupayakan agar hasil pertanian menjanjikan sehingga masyarakat desa tidak pindah ke kota," ujarnya.
Pemerintah juga harus mendukung perkembangan wirausaha agar masyarakat tidak berorientasi bekerja di pabrik atau menjadi pegawai negeri, swasta, BUMN dan BUMD.
Jumlah pengangguran terbuka di Sumut seperti hasil rilis BPS yang meningkat dari sebanyak 391.000 orang di Agustus 2014 menjadi 421.000 pada Februari 2015, perlu disikapi secepatnya.
***4***
(T.E016/B/C. Hamdani/C. Hamdani) 15-05-2015 10
