Medan, 4/11 (Antara) -Perum Bulog Sumatera Utara pesimis bisa mencapai target pembelian beras petani daerah itu sebesar 10.000 ton akibat harga jual yang selalu di atas Harga Pembelian Pemerintah atau HPP yang ditetapkan.
"Pembelian memang terus bertambah atau sudah 550 ton hingga Oktober, tetapi angka itu masih jauh di bawah yang direncanakan sebanyak 10.000 ton pada tahun ini. Melihat hal itu, Bulog tidak yakin bisa mencapai target," kata Humas Bulog Sumut, Rudi Adylin di Medan, Selasa.
HPP untuk beras petani masih Rp6.600 per kg, sementara harga di petani sudah di kisaran Rp7.000 per kg.
"Dengan lebih mahalnya harga beras di petani dari HPP tentunya Bulog tidak bisa leluasa melakukan pembelian," katanya.
Pemerintah biasanya baru memberikan insentif untuk menambah besaran HPP di saat musim paceklik di akhir tahun. Bulog sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan pembelian bekerjasama dengan kelompok tani atau perusahaan penggilingan padi di daerah.
Dengan langkah itu diharapkan, pembelian bisa lebih banyak lagi sehingga lambat laun target bisa tercapai.
Ia mengakui, target tahun ini sebenarnya sudah lebih rendah 5.000 ton dari rencana 2013 sebanyak 15.000 ton dengan realisasi 310 ton.
Dibanding 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ada terjadi peningkatan pembelian yang sudah mencapai 550 ton, katanya.
Meski di satu sisi, gagalnya target pembelian beras petani itu dinilai negatif, sebaliknya harga beras yang tren mahal di petani Sumut tersebut merupakan hal positif karena bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
Rudi menyebutkan, ada beberapa faktor yang membuat harga beras petani Sumut tren menguat yakni tidak terjadinya musim panen serentak dan disusul produksi padi yang juga tidak terlalu mengalami peningkatan dampak anomali cuaca.
"Meski pembelian beras petani masih belum sesuai rencana , tetapi stok beras Bulog tetap aman karena ada pasokan dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan serta jatah impor," katanya.
Pengamat ekonomi Sumut, Wahyo Ario Pratomo menyebutkan, Pemerintah harus melakuan evaluasi dalam penetapan HPP beras petani dengan menyesesuaikan dengan kondisi harga di lapangan.
Bahkan kalau memungkinkan, kata dia, adalah memberikan keleluasaan kepada Bulog untuk membeli beras petani tanpa mengacu pada HPP.
"Kalau HPP dinaikkan sesuai harga pasar apalagi dibebaskan, maka Bulog bisa membeli beras petani lebih banyak dan itu membuat stok akan lebih aman dan bahkan bisa menekan impor," katanya.
Ketergantungan dengan beras antarpulau apalagi impor akan rentan dengan masalah ketahanan pangan dan lonjakan harga, padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berbicara soal kedaulatan pangan Indonesia.***2***
(T.E016/B/S. Suryatie/S. Suryatie)
