Medan, (Antara) - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, meminta Pemerintah Pusat meningkatkan anggaran untuk pembangunan jalan nasional di provinsi itu menyusul kondisinya yang rata-rata di bawah nasional atau 81 persen mantap.
Dalam siaran persnya yang diterima di Medan, Jumat, Gubernur Sumut menjelaskan permintaan itu sudah langsung disampaikannya kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Sumatera yang digelar di Padang, Sumatera Barat, Jumat.
Menurut dia, permintaan itu mengacu pada kondisi infrastruktur jalan nasional di Sumut yang di bawah rata-rata nasional.
Jalan nasional di Sumut merupakan yang terpanjang di Indonesia atau 2.249 km, lintas timur, barat, tengah dan diagonal, namun hingga dewasa ini kondisi mantapnya masih 81 persen dari sebesar 94 persen rata-rata nasional..
"Meski anggaran APBN untuk jalan nasional di Sumut meningkat terus dalam tiga tahun terakhir atau Rp1,8 triliun di tahun ini, alokasinya dinilai belum memadai dengan kebutuhan perbaikan jalan itu,"katanya.
Padahal untuk meningkatkan perekonomian termasuk menjadi daerah surplus beras untuk kepentingan nasional, harusnya infrastruktur jalan dan termasuk irigasi mendapat perhatian penuh.
"Sumut dewasa ini memang sedang memprioritaskan peningkatan infrastruktur di tiga bidang yakni jalan, energi (listrik dan gas) serta irigasi sebagai lokomotif percepatan pembangunan ekonomi dan Sumut butuh dukungan Pusat,"katanya.
Dia menegaskan, persoalan krisis energi listrik di Sumut dengan defisit sekitar 300-350 megawatt (MW) sudah sangat mengganggu pertumbuhan perekonomian.
Menanggapi keluhan Pemprov Sumut, menurut Gatot, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, menegaskan pemerintah Pusat komitmen membantu dan mendorong peningkatan infrastruktur di daerah.
Komitmen itu antara lain dengan dipastikannya pada Bulan September mendatang acara "Launching" Pembangunan Trans Sumatera di Medan, Sumut sekaligus "groundbreaking" Tol Kualanamu-Tebing Tinggi.
Peluncuran Trans Sumatera itu, menurut Menko Perekonomian akan dilaksanakan setelah ditekennya Peraturan Presiden tentang Trans Sumatera.
Mengutip kata Menteri, Gatot menyebutkan, sudah ada kesepakatan antara kementerian terkait dan draf final Perpresnya sudah selesai disempurnakan.
Menteri mengaku, awalnya masing-masing kementerian punya sudut pandang sendiri-sendiri, namun dalam rapat terakhir sudah disepakati dan sudah ada finalisasi draf Perpres perbaikan.
Sesuai rencana pada 8-9 September mendatang akan dibahas dalam sidang kabinet terbatas dan begitu diketok atau diputuskan, maka dua tiga hari kemudian Perpres itu sudah diteken Presiden.***3***
(T.E016/B/Yuniardi/C/Yuniardi)
