Sumut Terus Tingkatkan Efesiensi Perizinan Tarik Investor

Medan, 19/6 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan perizinan penanaman modal di seluruh kabupaten/kota untuk menarik lebih banyak investasi yang tahun ini ditargetkan Rp10 triliun.

"Pelayanan yang transparan diyakini mampu meningkatkan investasi. Untuk itulah Pemprov Sumut melakukan bimbingan kepada seluruh aparatur yang melayani periiznan investasi di pemkab dan pemkot," kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Sumut Purnama Dewi di Medan, Kamis.

Dia mengatakan itu usai acara Bimbingan tentang Tata Cara Pelayanan, Perizinan, Penanaman Modal kepada Aparatur Kabupaten/Kota se-Sumut.

Menurut Purnama, kalau perizinan tidak efisien, berbelit-belit dan tidak transparan baik dalam waktu maupun prosedur, akan berdampak terhadap menurunnya keinginan calon pengusaha maupun investor untuk menamkan modalnya di Sumut.

Padahal, potensi Sumut baik dalam sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya cukup besar untuk digarap investor dalam negeri dan asing.

Pertumbuhan ekonomi di Sumut yang terus membaik atau pada 2014 ditargetkan sebesar 6,15 persen dari tahun lalu yang 6,01 persen,

menjadikan Sumut sebagai tempat investasi yang bagus bagi investor.

Oleh karena itu target investasi tahun ini sebesar Rp10 tiriliun diharapkan bisa tercapai, apalagi tahun lalu dari target yang ditetapkan sebesar Rp9 triliun, realisasinya mencapai Rp13,586 triliun.

"Makanya pelayanan perizinan yang efisiensi dan transparan itu sangat penting. Jangan sampai merasa terhambat, investor mencari tempat investasi ke daerah lain," katanya.

Dia menegaskan, seharusnya pelayanan yang baik tidak sulit diterima investor, karena pelayanan pada hakikatnya adalah salah satu fungsi utama dari Pemerintah, baik di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan pelayanan juga merupakan hak dari masyarakat.

"Bimbingan ini dinilai penting karena hingga dewasa ini, ada lembaga atau instansi penanaman modal di daerah kabupaten/kota yang masih bergabung dengan dinas lainnya sehingga dinilai tidak efektif terhadap pengelolaan penanaman modal," katanya.***2*** (T.E016/B/N. Yuliastuti/N. Yuliastuti) 19-06-2014 20:23:21