Pengelolaan DAS Gopgopan Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Oleh Imran Napitupulu

Parapat, 10/3 (Antara) - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Gopgopan di Desa Sibaruang, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir membutuhkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dan kepentingan administratif pemerintahan dari hulu hingga hilir, kata . Kepala Badan Pengelola DAS Asahan Barumun, Syafwan

"Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut diperlukan sumber daya yang memadai serta kebijakan dan strategi yang tepat, termasuk kebutuhan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan Hutan dan DAS,” katanya di Parapat, Kabupaten Simalungun, Senin.

Menurutnya, salah satu upaya strategis Kementerian Kehutanan dalam menangani permasalahan hutan dan DAS adalah dengan menjalin kerja sama dengan lembaga internasional.

Sejak tahun 2009, kata dia, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS dibantu oleh Global Environment Facility (GEF) melalui United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia melaksanakan proyek Penguatan Pengelolaan Hutan dan DAS berbasis masyarakat.

Strengthening Community-Based Forest and Watershed Management (SCBFWM) atau proyek penguatan penggelolaan hutan dan DAS bertujuan untuk mendukung program pemerintah.

Proyek ini berjangka waktu lima tahun (2009 - 2014) berlokasi di enam DAS/Sub DAS sebagai plot percobaan pembangunan, masing-masing Sub DAS Gopgopan/DAS Asahan Toba, Sumatera Utara, WSS, Lampung dan Sub DAS Tulis Hulu/DAS Serayu di Jawa Tengah.

Selain itu, Sub DAS Miu/DAS Palu, Palu, AS Jangkok/DAS Dodokan, NTB serta Sub DAS Besiam/DAS Noelmina, Nusa Tenggara Timur.

Dikatakan Syafwan, melalui proyek ini diharapkan dapat dihasilkan kerangka pengelolaan hutan dan DAS menyeluruh serta rencana-rencana aksi yang efektif untuk perbaikan lingkungan hidup di daerah dengan memperhatikan tantangan-tantangan lingkungan kritis.

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pengentasan kemiskinan dan penyetaraan akses manfaat sumber daya hutan antara pihak pemangku kawasan dan yang berkepentingan, dapat memperbaiki peluang hidup atau mata pencaharian layak dan berkelanjutan.

Untuk itu, kata dia, SCBFWM memfasilitasi penyelenggaraan “Workshop Perlunya Koordinasi antar Sektor dalam Pengelolaan AS dengan memfokuskan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan Hutan di wilayah dimakasud.

Tujuannya, untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah dalam kebijakan pengelolaan hutan sekaligus mendukung upaya pengurangan degradasi hutan dan lahan serta memperbaiki fungsi ekosistem DAS dan merestorasi jasa lingkungan.

Di samping itu, menggali masukan tentang kebutuhan koordinasi para pihak antara pemerintah, swasta dan LSM dalam pengelolaan Hutan dan DAS berbasis masyarakat.

"Pendokumentasiannya dalam bentuk prosedding," ujar Syafwan.(IN)

Editor: T. Nico Adrian