Pemprov: Dokumen pemetaan risiko bencana DAS Asahan untuk mitigasi

Medan (ANTARA) - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Basarin Yunus Tanjung mengatakan dokumen pemetaan risiko bencana Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana.

"Kajian pemetaan resiko ini menjadi penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana," ujarnya di Medan, Minggu.

Ia menjelaskan pemetaan risiko bencana oleh BNPB merupakan panduan bagi kabupaten/kota untuk mengelola DAS Asahan Toba serta mempertahankan daya dukung DAS dengan kondisi lahan, kualitas, kuantitas, kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah yang berfungsi sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba sangat bermanfaat dan bersifat strategis bagi Pemprov Sumut serta 10 pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengendalian DAS lebih baik di masa mendatang, sehingga dapat mengurangi resiko bencana di sepanjang DAS," kata Basarin.

Sebelumnya BNPB RI menyerahkan dokumen pemetaan risiko bencana DAS Asahan kepada Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di provinsi itu meliputi Kabupaten Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, dan Kota Tanjung Balai.

Basarin menyampaikan lima poin penting yang menjadi arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin untuk 10 pemkab/pemkot dalam menindaklanjuti dokumen pemetaan resiko bencana DAS Asahan itu.

"Pertama, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Kedua, pelebaran dan pengerukan alur sungai. Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis bagian hulu," ujarnya.