Nusa Dua, 13/6 (Antara) - Keberadaan media massa, baik cetak maupun elektronik di Indonesia dalam era globalisasi diharapkan mampu memberikan pemberitaan akurat serta membangun karakter bangsa.
Selain itu juga media harus mampu memberi informasi positif serta memberi sajian edukasi kepada bangsa Indonesia.
Karena tanpa peran media nasional yang kuat untuk membangun negara serta mengedepankan budaya bangsa melalui filter positif, lambat laut kerapuhan bangsa mungkin bisa terjadi. Sebab masyarakat untuk mengakses informasi bisa di mana saja lewat perangkat internet.
Hal tersebut terungkap dalam "Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia 2013" di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) yang diselenggarakan selama dua hari hingga Jumat (14/6).
Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengharapkan, agar media mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara di tengah era globalisasi.
"Kami harapkan peran jurnalis tidak berubah, meski terjadi perubahan media dalam perkembangan ilmu, teknologi dan fungsi media," kata Bagir Manan pada pembukaan Pertemuan Forum Puncak Pemred Se-Indonesia 2013 di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Ia mengatakan, di tengah keragaman dan perbedaan antarmedia, maka dengan berkumpulnya pemimpin redaksi dapat menjadi pendorong untuk perbaikan fungsi dan peran pers.
"Kami meyakini jika media massa dapat menjalankan fungsinya secara baik, maka media akan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara," katanya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Panitia Pertemuan Pemred se-Indonesia Muhammad Ikhsan mengatakan latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini adalah momentum pertumbuhan ekonomi ke depan yang semakin berkembang dan dalam kondisi baik.
Selain itu, kata dia, kebebasan pers yang sudah diperoleh harus dijaga dengan kedewasaan, sehingga kondisi perpolitikan harus dikembalikan keadaan yang baik.
Ikhsan lebih lanjut mengatakan dalam pertemuan ini juga ada Deklarasi Bali, sebagai bentuk komitmen para Pimpinan Redaksi (Pimred) untuk bangsa dan negara.
Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi menambahkan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang benar-benar digagas oleh pemimpin redaksi dan tidak ada kaitannya dengan istana.
"Ini adalah pertemuan pertama kali dalam sejarah dan yang paling penting adalah kita berpikir tentang diri kita (pers) dan juga komitmennya untuk negeri ini," katanya.
Media Kritisi Kebijakan
Sementara itu, CEO Kelompok Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo mengatakan, media memiliki peran untuk mempublikasikan dan mengkritisi kualitas dan konsistensi kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri.
"Media berperan melakukan gugatan terhadap ketersediaan, kecukupan dan keandalan infrastruktur yang mendukung industri," kata Agung Adiprasetyo.
Agung Adiprasetyo menjadi salah satu pembicara dalam sesi pertama Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia. Sesi yang dipandu Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Kusaeni itu bertema "Membangun Kelompok Media Sebagai Pendorong Perekonomian".
Ia mengatakan, di saat kesenjangan antara yang miskin dan kaya semakin lebar, media memiliki peran untuk melakukan tuntutan terhadap tanggung jawab sosial yang semakin besar.
"Media mendorong lembaga-lembaga yang menjadi besar dan terus tumbuh menjadi besar untuk melakukan tanggung jawab sosialnya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi," katanya.
Menurut Agung, persaingan media yang semakin ketat akibat perkembangan teknologi, inovasi dan informasi justru menguntungkan masyarakat.
Masyarakat mendapatkan informasi yang beragam sehingga bisa memilih dan memilah mana yang benar.
"Media yang bisnisnya tumbuh dan bisa melakukan ekspansi, juga berperan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Saat ini ada 70 ribu orang yang bekerja dan dan hidup dari media," katanya.
Dalam diskusi panel itu, selain Agung Adiprasetyo, pembicara lain adalah pemimpin grup media Jawa Pos, Komisaris Tempo Fikri Jufri, Direktur Utama Metro TV Surya Paloh dan Direktur Utama SCTV Sukamto Hartono.
Pers Beritakan Kebenaran
Direktur Utama Metro TV Surya Paloh mengatakan, pers memiliki tanggung jawab profesional untuk memberitakan kebenaran secara apa adanya, termasuk mengenai kondisi bangsa dan negara.
"Di era yang bebas dan bertanggung jawab saat ini, apakah pers sudah melakukan pemberitaan secara benar terhadap kondisi bangsa?" kata Surya Paloh.
Surya Paloh menjadi salah satu pembicara dalam sesi pertama Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia. Sesi yang dipandu Direktur Pemberitaan LKBN Antara Akhmad Kusaeni itu bertema "Membangun Kelompok Media Sebagai Pendorong Perekonomian".
Ia mencontohkan saat pemerintah menyampaikan keberhasilan atau capaian yang sudah dilakukan, media harus mencari tahu apakah yang dikatakan itu benar atau tidak.
"Kalau memang itu yang terjadi, tentu perlu diapresiasi. Namun kalau kenyataannya tidak seperti itu, pers harus memberitakan yang sebenarnya. Itu merupakan tanggung jawab profesional pers, termasuk pemimpin redaksi," katanya.
Surya menyatakan setuju dengan pernyataan Ketua Forum Pemimpin Redaksi Wahyu Muryadi bahwa pemred merupakan jabatan tertinggi di keredaksian dan tidak bisa diintervensi siapa pun, termasuk pemilik media.
"Itu tepat sekali. Namun dalam praktiknya, posisi pemred tak semudah itu. Bisa saja pemred digeser ke bagian pemasaran," ujarnya.
Menurut Surya, dinamika antara redaksi dan pemilik modal adalah bagian dari industri pers yang saat ini telah menjadi sebuah lembaga bisnis.
Surya Paloh lebih lanjut juga mengapresiasi terbentuknya forum pimpinan redaksi sehingga akan dapat mengembalikan komitmen moral sebagai jurnalis, termasuk juga pemilik modal.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiator terbentuknya Forum Pemred ini. Ini suatu forum yang luar biasa dan sangat bergengsi serta berpengaruh pada kehidupan berbangsa," katanya.
Ia mengatakan bahwa ada sejumlah komitmen penting dan sangat dibutuhkan saat ini, yaitu memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Fungsi media harus memberikan informasi yang baik, benar, serta mampu mencerdaskan maupun kritis.
"Pemberitaan yang disajikan dalam media jangan sampai seluruh berada di luar konteks," ucapnya.
Ia juga mengharapkan dalam memberitakan dan memberikan informasi tersebut hendaknya juga memberikan nilai edukasi atau bersifat mendidik. "Informasi yang diberitakan tersebut bukan informasi lepas, bukan asal informasi, melainkan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat dalam segala aspek," ujarnya.
Selain media sebagai pemberi informasi yang akurat serta edukasi, kata dia, media harus mampu berperan memberikan porsi hiburan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, untuk konteks Indonesia saat ini, kalau pers hanya melihat wacana para pemimpin, negara ini sesungguhnya tidak ada masalah.
"Saya ingin menggugah para pemimpin redaksi agar lebih peka dan lebih cepat. Kita wajib mensyukuri kebebasan pers, yang tidak seperti sebelumnya diatur terus," katanya.
Pertemuan puncak tersebut digagas dan diselenggarakan oleh Forum Pemred yang didirikan oleh 55 pemimpin redaksi media massa cetak dan elektronik pada 18 Juli 2012.
Pada kesempatan itu Forum Pemred akan menyerahkan santunan tali asih kepada 11 keluarga ahli waris wartawan yang meninggal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Mereka berasal dari berbagai daerah di Tanah Air.(I020)
