Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara, meluncurkan peta kerawanan Pilkada 2024 di daerah itu dengan tujuan agar dapat diantisipasi oleh semua pihak.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Mandailing Natal, Bambang Saswanda Harahap di Panyabungan, Selasa, mengatakan, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 itu berdasarkan temuan atau analisis yang dilakukan pada Pemilu sebelumnya yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Mandailing Natal.
Adapun definisi kerawanan pemilihan tersebut mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat jalannya pemilihan yang demokratis.
Pemetaan dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai indikator kerawanan diantaranya, pelanggaran kode etik, intimidasi, konflik serta netralitas aparatur pemerintah.
"Pemetaan kerawanan ini berfokus pada sosial politik, tahapan pencalonan, kampanye hingga pungut hitung," katanya.
Ia menegaskan, tinggi rendahnya indeks kerawanan Pemilu ini bukanlah menjadi alat untuk mendiskriminasi daerah terkait kerawanan.
Namun, ini menjadi peringatan dini bagi semua pemangku kepentingan agar bersama-sama mengantisipasi apa yang kita anggap rawan agar tidak terjadi.
Dengan adanya peta potensi kerawanan tersebut dia berharap bisa menjadi proyeksi dan deteksi dini bagi semua pihak agar terlibat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat.
"Pemetaan kerawanan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengawasan yang lebih ketat dalam Pilkada 2024. Dengan fokus pada pencegahan praktik politik uang, pengawasan netralitas ASN dan peningkatan pemahaman penyelenggara terhadap prosedur pemilihan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Mandailing Natal, Bambang Saswanda Harahap di Panyabungan, Selasa, mengatakan, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 itu berdasarkan temuan atau analisis yang dilakukan pada Pemilu sebelumnya yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Mandailing Natal.
Adapun definisi kerawanan pemilihan tersebut mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat jalannya pemilihan yang demokratis.
Pemetaan dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai indikator kerawanan diantaranya, pelanggaran kode etik, intimidasi, konflik serta netralitas aparatur pemerintah.
"Pemetaan kerawanan ini berfokus pada sosial politik, tahapan pencalonan, kampanye hingga pungut hitung," katanya.
Ia menegaskan, tinggi rendahnya indeks kerawanan Pemilu ini bukanlah menjadi alat untuk mendiskriminasi daerah terkait kerawanan.
Namun, ini menjadi peringatan dini bagi semua pemangku kepentingan agar bersama-sama mengantisipasi apa yang kita anggap rawan agar tidak terjadi.
Dengan adanya peta potensi kerawanan tersebut dia berharap bisa menjadi proyeksi dan deteksi dini bagi semua pihak agar terlibat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat.
"Pemetaan kerawanan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengawasan yang lebih ketat dalam Pilkada 2024. Dengan fokus pada pencegahan praktik politik uang, pengawasan netralitas ASN dan peningkatan pemahaman penyelenggara terhadap prosedur pemilihan," katanya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024