Anggota DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati mendorong pengembalian dana proyek gagal ke kas Pemkot Medan supaya digunakan untuk kepentingan publik di Kota Medan, Sumatera Utara.
"Kita berharap dana yang dikembalikan oleh sejumlah kontraktor agar digunakan Pemkot Medan bagi kepentingan masyarakat Kota Medan," ucap Dhiyaul di Medan, Sumut, Rabu.
Sebab, lanjut politisi ini, dewasa ini masih banyak yang perlu dibenahi, di antaranya perhatian terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Kemudian menaikkan dana insentif sekitar 8.000 lebih guru honor di Kota Medan, baik sekolah negeri maupun swasta agar sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Lalu, penyesuaian honor 2.001 kepala lingkungan di Kota Medan supaya sesuai dengan UMK, serta untuk pelatihan bagi pengangguran agar tercipta lapangan kerja.
Selanjutnya menyediakan sarana untuk perbaikan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum, terutama di kawasan rawan aksi kriminal dan pelayanan publik lainnya.
"Kami mencatat total dana proyek gagal hingga 2022 masuk ke kas Pemkot Medan sebesar Rp42 miliar. Tentu bukan nilai sedikit dan bisa digunakan membantu masyarakat," jelasnya.
Legislator ini juga menyakini bantuan yang diberikan Pemkot Medan akan berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat, dan mengurangi aksi kriminalitas di Kota Medan.
"Salah satu faktor terjadi kejahatan akibat minimnya lapangan kerja. Jadi, bagaimana masyarakat tidak terlibat narkoba, begal dan pencurian. Kita harapkan dana proyek yang dikembalikan membantu masyarakat," tegas Dhiyaul.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"Kita berharap dana yang dikembalikan oleh sejumlah kontraktor agar digunakan Pemkot Medan bagi kepentingan masyarakat Kota Medan," ucap Dhiyaul di Medan, Sumut, Rabu.
Sebab, lanjut politisi ini, dewasa ini masih banyak yang perlu dibenahi, di antaranya perhatian terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
Kemudian menaikkan dana insentif sekitar 8.000 lebih guru honor di Kota Medan, baik sekolah negeri maupun swasta agar sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Lalu, penyesuaian honor 2.001 kepala lingkungan di Kota Medan supaya sesuai dengan UMK, serta untuk pelatihan bagi pengangguran agar tercipta lapangan kerja.
Selanjutnya menyediakan sarana untuk perbaikan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum, terutama di kawasan rawan aksi kriminal dan pelayanan publik lainnya.
"Kami mencatat total dana proyek gagal hingga 2022 masuk ke kas Pemkot Medan sebesar Rp42 miliar. Tentu bukan nilai sedikit dan bisa digunakan membantu masyarakat," jelasnya.
Legislator ini juga menyakini bantuan yang diberikan Pemkot Medan akan berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat, dan mengurangi aksi kriminalitas di Kota Medan.
"Salah satu faktor terjadi kejahatan akibat minimnya lapangan kerja. Jadi, bagaimana masyarakat tidak terlibat narkoba, begal dan pencurian. Kita harapkan dana proyek yang dikembalikan membantu masyarakat," tegas Dhiyaul.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023