Tiga wanita penanggung jawab di SMK Trisurya 2 Porsea, Kabupaten Toba, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba, Selasa (27/6), atas dugaan tindak pidana korupsi dana BOS sebesar Rp454 juta.
Ketiga wanita itu yakni LP sebagai pihak yayasan, kemudian SS kepala sekolah dan MS selaku bendahara. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 2B Balige.
"Kita sudah serahkan barang bukti berikut tiga tersangka untuk dilimpahkan ke persidangan. Bukti diperoleh penyidik telah dinyatakan lengkap berkasnya," kata Plt Kajari Toba Hendra Ginting melalui Kasi Intel Oloan Sinaga didampingi Kacabjari Porsea Zefri Simamora.
Dana yang dikorupsi tersebut, kata Oloan, dari penggunaan dana BOS di dua tahun anggaran, 2019 dan 2020.
"Sesuai perhitungan ahli ditemukan kerugian negara di tahun 2019 sebesar Rp286 juta dan di 2020 sebesar Rp167 juta. Total Rp454 juta," katanya.
Untuk modus tersangka menjalankan aksinya dengan memalsukan jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik (daftar pokok pendidik) saat penerimaan siswa pada tahun ajaran 2019/2020.
"Diketahui setelah keluarnya laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Provsu tanggal 14 November 2022 untuk ditindaklanjuti proses hukumnya," ucap Oloan.
Perbuatan ketiga tersangka disebut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Ketiga wanita itu yakni LP sebagai pihak yayasan, kemudian SS kepala sekolah dan MS selaku bendahara. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 2B Balige.
"Kita sudah serahkan barang bukti berikut tiga tersangka untuk dilimpahkan ke persidangan. Bukti diperoleh penyidik telah dinyatakan lengkap berkasnya," kata Plt Kajari Toba Hendra Ginting melalui Kasi Intel Oloan Sinaga didampingi Kacabjari Porsea Zefri Simamora.
Dana yang dikorupsi tersebut, kata Oloan, dari penggunaan dana BOS di dua tahun anggaran, 2019 dan 2020.
"Sesuai perhitungan ahli ditemukan kerugian negara di tahun 2019 sebesar Rp286 juta dan di 2020 sebesar Rp167 juta. Total Rp454 juta," katanya.
Untuk modus tersangka menjalankan aksinya dengan memalsukan jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik (daftar pokok pendidik) saat penerimaan siswa pada tahun ajaran 2019/2020.
"Diketahui setelah keluarnya laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Provsu tanggal 14 November 2022 untuk ditindaklanjuti proses hukumnya," ucap Oloan.
Perbuatan ketiga tersangka disebut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023