Huhungan masyarakat Desa Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan PT.North Sumatera Hydro Energy (NSHE) kembali mencair setelah sempat tegang.
"Semua berkat pendekatan yang humanis dan persuasif," Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradhana Elhaj SH, SIK, MH dalam keterangan diterima, Kamis (31/3) malam.
Sebelumnya kelompok masyarakat sempat berunjukrasa Senin (28/3) ke PLTA Batang Toru yang dikelola PT.NSHE. Tuntutan, terkait soal tenaga kerja lokal, polusi, kontribusi, hasil alam dan lainnya, sebagaimana ungkapan perwakilan masyarakat Marulak Nasution.
Setelah arahan Kapolres dan mengantisipasi hal tak diinginkan, masyarakat yang menuntut - pihak PT.NSHE sepakat dimediasi di Aula Pratidina, Mapolres Tapsel.
Atas penjelasan serta pemahaman Kapolres selaku penengah akhirnya kelompok masyarakat dan PT.NSHE berdamai dengan penuh rasa kekeluargaan. Disarankan tidak ada merasa dirugikan.
Kapolres menjelaskan kehadiran PLTA Batang Toru yang merupakan proyek strategis nasional pengadaan energi listrik 510 MW dan masih dalam progres pengerjaan yang perlu didukung penuh.
Hasil mediasi, terkait rekrutmen tenaga kerja akan lebih dahulu monitoring bersama Disnaker, terkait isu pengutipan oknum SPTI dan SBSI mencatut nama Polri akan ditindaklanjuti sesuai hukum.
Mengenai Dana CSR (Corporate Social Responsibility) menurut pihak PT.NSHE bahwa belum bisa ditindaklanjuti mengingat pembangkit listrik tenaga air itu belim apa-apa (beroperasi-red), kecuali sifatnya isedentil.
Pihak PT NSHE, M.Saleh Ritonga yang hadir dalam pertemuan yang dihadiri pihak Pemkab Tapsel itu juga menjelaskan terkait TSJL tak dapat diberikan ke masyarakat, namun akan dipertimbangkan bilamana kepentingan umum.
Demikian halnya soal ketenagakerjaan juga, kata Saleh, sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada dengan melibatkan masyarakat dan kepala desa.
Sementara Sekda Tàpsel, Parulian Nasution mewakili Pemkab Tapsel yang hadir di pertemuan itu mengapresiasi dan ber terimakasih kepada Kapolres Tapsel selaku mediator masyarakat dan PT.NSHE yang berujung aman dan damai.
"Memang secara pribadi tidak ada kepentingan dengan PLTA. Hanya saja sebagai bagian dari pemerintah kami merasa berkewajiban secara moral ikut membantu bilamana ada masalah di tengah masyarakat," pungkas Parulian di hadapan yang hadir di antaranya unsur Forkopimda Tapsel, dan pejabat lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
"Semua berkat pendekatan yang humanis dan persuasif," Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradhana Elhaj SH, SIK, MH dalam keterangan diterima, Kamis (31/3) malam.
Sebelumnya kelompok masyarakat sempat berunjukrasa Senin (28/3) ke PLTA Batang Toru yang dikelola PT.NSHE. Tuntutan, terkait soal tenaga kerja lokal, polusi, kontribusi, hasil alam dan lainnya, sebagaimana ungkapan perwakilan masyarakat Marulak Nasution.
Setelah arahan Kapolres dan mengantisipasi hal tak diinginkan, masyarakat yang menuntut - pihak PT.NSHE sepakat dimediasi di Aula Pratidina, Mapolres Tapsel.
Atas penjelasan serta pemahaman Kapolres selaku penengah akhirnya kelompok masyarakat dan PT.NSHE berdamai dengan penuh rasa kekeluargaan. Disarankan tidak ada merasa dirugikan.
Kapolres menjelaskan kehadiran PLTA Batang Toru yang merupakan proyek strategis nasional pengadaan energi listrik 510 MW dan masih dalam progres pengerjaan yang perlu didukung penuh.
Hasil mediasi, terkait rekrutmen tenaga kerja akan lebih dahulu monitoring bersama Disnaker, terkait isu pengutipan oknum SPTI dan SBSI mencatut nama Polri akan ditindaklanjuti sesuai hukum.
Mengenai Dana CSR (Corporate Social Responsibility) menurut pihak PT.NSHE bahwa belum bisa ditindaklanjuti mengingat pembangkit listrik tenaga air itu belim apa-apa (beroperasi-red), kecuali sifatnya isedentil.
Pihak PT NSHE, M.Saleh Ritonga yang hadir dalam pertemuan yang dihadiri pihak Pemkab Tapsel itu juga menjelaskan terkait TSJL tak dapat diberikan ke masyarakat, namun akan dipertimbangkan bilamana kepentingan umum.
Demikian halnya soal ketenagakerjaan juga, kata Saleh, sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada dengan melibatkan masyarakat dan kepala desa.
Sementara Sekda Tàpsel, Parulian Nasution mewakili Pemkab Tapsel yang hadir di pertemuan itu mengapresiasi dan ber terimakasih kepada Kapolres Tapsel selaku mediator masyarakat dan PT.NSHE yang berujung aman dan damai.
"Memang secara pribadi tidak ada kepentingan dengan PLTA. Hanya saja sebagai bagian dari pemerintah kami merasa berkewajiban secara moral ikut membantu bilamana ada masalah di tengah masyarakat," pungkas Parulian di hadapan yang hadir di antaranya unsur Forkopimda Tapsel, dan pejabat lain.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022