Anggota DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mengingatkan bahwa pemerintah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu harus peka terhadap aspirasi warga, terutama yang disampaikan melalui reses khususnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif setempat.
"Kami mengharapkan penyampaian hasil reses ini dapat menjadi masukan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota," tegas Syaiful di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa.
Pokitikus PKS itu mencontohkan, seperti laporan hasil reses baru-baru ini mereka menyampaikan bahwa di antaranya pembangunan infastruktur, seperti jalan, drainase, dan pengerjaan pengaspalan jalan yang dinilai masyarakat kurang baik.
Kemudian permasalahan sampah, perawatan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum, hingga permasalahan administrasi kependudukan yang menyulitkan warga kota.
Baca juga: DPRD Medan minta Dishub benahi parkir tingkatkan PAD
"Lalu masalah pendidikan, warga meminta Pemkot Medan mengkaji sistem belajar online (daring), dan meringankan uang sekolah di tengah pandemi COVID-19," jelasnya.
Dalam permasalahan sosial, lanjut Syaiful, warga juga mengungkapkan permasalahan, di antaranya banyaknya bermunculan anak jalanan, kemudian tidak meratanya pembagian bantuan program keluarga harapan di masa pandemi akibat tidak tepat sasaran dan data yang digunakan tidak valid.
Terakhir masalah kesehatan penduduk setempat, warga meminta Pemkot Medan menggratiskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di masa pandemi, dan meminta rumah sakit transparan dalam pelayanan pasien COVID-19.
"Mari kita sama sama berdoa, semeoga seluruh aktivitas yang kita kerjakan adalah bagian dari kontribusi pengabdian kita kepada masyarakat Kota Medan," ucap Syaiful dari Dapil V Kota Medan meliputi Medan Maimun, Johor, Polonia, Medan Selayang, dan Tuntungan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Kami mengharapkan penyampaian hasil reses ini dapat menjadi masukan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota," tegas Syaiful di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa.
Pokitikus PKS itu mencontohkan, seperti laporan hasil reses baru-baru ini mereka menyampaikan bahwa di antaranya pembangunan infastruktur, seperti jalan, drainase, dan pengerjaan pengaspalan jalan yang dinilai masyarakat kurang baik.
Kemudian permasalahan sampah, perawatan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum, hingga permasalahan administrasi kependudukan yang menyulitkan warga kota.
Baca juga: DPRD Medan minta Dishub benahi parkir tingkatkan PAD
"Lalu masalah pendidikan, warga meminta Pemkot Medan mengkaji sistem belajar online (daring), dan meringankan uang sekolah di tengah pandemi COVID-19," jelasnya.
Dalam permasalahan sosial, lanjut Syaiful, warga juga mengungkapkan permasalahan, di antaranya banyaknya bermunculan anak jalanan, kemudian tidak meratanya pembagian bantuan program keluarga harapan di masa pandemi akibat tidak tepat sasaran dan data yang digunakan tidak valid.
Terakhir masalah kesehatan penduduk setempat, warga meminta Pemkot Medan menggratiskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di masa pandemi, dan meminta rumah sakit transparan dalam pelayanan pasien COVID-19.
"Mari kita sama sama berdoa, semeoga seluruh aktivitas yang kita kerjakan adalah bagian dari kontribusi pengabdian kita kepada masyarakat Kota Medan," ucap Syaiful dari Dapil V Kota Medan meliputi Medan Maimun, Johor, Polonia, Medan Selayang, dan Tuntungan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021