Karena tidak mendapat Bantuan Sosial Tunai (BST) terdampak COVID-19 dan menilai bantuan dari Kemensos RI itu tidak tepat sasaran, ratusan masyarakat didominasi kaum ibu mendatangi kantor DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (13/5).
Delegasi warga itu disambut Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, dan didampingi anggota dewan Eriston Sialoho, Syahrial Bakti, Tedi Erwin, Dahman Sirait, Alfian Panjaitan, Nariadi, Hj.Artati, serta dihadiri Kadis Sosial Pemkot Tanjungbalai, M.Idris.
Di hadapan para wakil tersebut, perwakilan masyarakat, Iproh Siregar warga Kelurahan Selat Lancang mengatakan, BST dampak COVID-19 sebesar Rp600.000 per bulan yang dibuat pemerintah (Kemensos) nilai tidak tepat sasaran.
Baca juga: Wahapi Tanjungbalai curiga ada persekongkolan soal harga paket bantuan COVID-19
Menurut dia, di Selat Lancang, Kecacamatan Datuk Bandar Timur, penerima BST ada yang sudah lama meninggal, berpenghasilan tetap, dan memiliki usaha. Sementara warga yang benar-benar miskin dan pantas memenerima tidak mendapatkannya sehingga terancam kelaparan.
"Banyak orang susah terdampak COVID-19 dan sudah didata seperti kami ini tidak mendapat BST itu. Presiden Jokowi bilang, warga yang tidak dapat BST silakan lapor. Makanya kami menyampaikan keluhan kepada bapak-bapak anggota dewan," kata mereka.
Baca juga: Gugus tugas COVID-19 Tanjungbalai rapid test keluarga bayi meninggal, hasilnya negatif
Senada dikatakan Juli warga Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan TB-Selatan, dan Masni warga Kelurahan Sei Raja. Mereka mengakui tidak penerima PKH maupun BPNT. Akan tetapi tidak menerima BST. Mereka meminta kebijakan Pemkot Tanjungbalai.
Atas perintah Ketua DPRD, Tengku Eswin yang memimpinan rapat itu, Kepala Dinas Sosial, M.Idris, menjelaskan, segala jenis bantuan program Kemensos RI melalui prosedur pendataan Sistem Layanan Rujuk Terpadau (SLRT) untuk mendata masyarakat miskin.
Baca juga: Korbimas COVID-19 sebut orang tua bayi PDP meninggal berdomisili di Tanjungbalai
Data warga penerima PKH, BPNT hingga warga penerima BST COVID-19 diambil dari data sosial terpadu milik Kemensos RI. Khusus BST COVID-19, sebanyak 7.480 KK (Kepala Keluarga) warga Kota Tanjungbalai terdaftar.
Untuk Tahap-I yang disalurkan sejak Senin (11/5), BST masuh diberikan kepada 1.727 KK Tanjungbalai, sehingga masih ada 5.753 KK terdaftar yang belum menerima.
"Dampak BST ini sangat vital, namun karena data penerimanya turun dari Kemensos, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Warga yang tidak mendapat mohon bersabar, mungkin terdaftar diantara 5.753 KK yang akan menerima pada tahap selanjutnya," kata Idris.
Menjawab permintaan data yang disampaikan anggota dewan yakni, Tedi Erwin (PKB), Eriston Sialoho (PDI.P) dan Dahman Sirait (Golkar), Idris menyatakan data masyarakat miskin tidak dapat dipajang dan dipublikasikan, sebab tidak sesuai kode etik.
Sementara itu, wakil ketua DPRD, Syahrial Bakti serta menyarankan agar Pemkot jemput bola dan menindak lanjuti tentang penyaluran BST yang dinilai tidak tepat sasaran.
Pendapat itu didukung Tedi Erwin, ia mendesak Dinas Sosial Pemkot Tanjungbalai turun kelapangan untuk mengoreksi apakah si penerima BST memang pantas mendapatkannya.
"Ada kesan, warga yang dekat dengan Kepling dan kekuasaan mendapat, sebab BST ini berawal dari pengumpulan data (KK) oleh Kepling. Dinsos, diminta turun ke lapangan," kata Tedi Erwin.
Pantauan di lapangan, walau jawaban yang diterima tidak jelas apakah mereka akan mendapatkan BST tahap selanjutnya, dengan umpatan dan cacian ratusan masyarakat itu meninggalkan gedung DPRD dan mendatangi rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Delegasi warga itu disambut Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, dan didampingi anggota dewan Eriston Sialoho, Syahrial Bakti, Tedi Erwin, Dahman Sirait, Alfian Panjaitan, Nariadi, Hj.Artati, serta dihadiri Kadis Sosial Pemkot Tanjungbalai, M.Idris.
Di hadapan para wakil tersebut, perwakilan masyarakat, Iproh Siregar warga Kelurahan Selat Lancang mengatakan, BST dampak COVID-19 sebesar Rp600.000 per bulan yang dibuat pemerintah (Kemensos) nilai tidak tepat sasaran.
Baca juga: Wahapi Tanjungbalai curiga ada persekongkolan soal harga paket bantuan COVID-19
Menurut dia, di Selat Lancang, Kecacamatan Datuk Bandar Timur, penerima BST ada yang sudah lama meninggal, berpenghasilan tetap, dan memiliki usaha. Sementara warga yang benar-benar miskin dan pantas memenerima tidak mendapatkannya sehingga terancam kelaparan.
"Banyak orang susah terdampak COVID-19 dan sudah didata seperti kami ini tidak mendapat BST itu. Presiden Jokowi bilang, warga yang tidak dapat BST silakan lapor. Makanya kami menyampaikan keluhan kepada bapak-bapak anggota dewan," kata mereka.
Baca juga: Gugus tugas COVID-19 Tanjungbalai rapid test keluarga bayi meninggal, hasilnya negatif
Senada dikatakan Juli warga Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan TB-Selatan, dan Masni warga Kelurahan Sei Raja. Mereka mengakui tidak penerima PKH maupun BPNT. Akan tetapi tidak menerima BST. Mereka meminta kebijakan Pemkot Tanjungbalai.
Atas perintah Ketua DPRD, Tengku Eswin yang memimpinan rapat itu, Kepala Dinas Sosial, M.Idris, menjelaskan, segala jenis bantuan program Kemensos RI melalui prosedur pendataan Sistem Layanan Rujuk Terpadau (SLRT) untuk mendata masyarakat miskin.
Baca juga: Korbimas COVID-19 sebut orang tua bayi PDP meninggal berdomisili di Tanjungbalai
Data warga penerima PKH, BPNT hingga warga penerima BST COVID-19 diambil dari data sosial terpadu milik Kemensos RI. Khusus BST COVID-19, sebanyak 7.480 KK (Kepala Keluarga) warga Kota Tanjungbalai terdaftar.
Untuk Tahap-I yang disalurkan sejak Senin (11/5), BST masuh diberikan kepada 1.727 KK Tanjungbalai, sehingga masih ada 5.753 KK terdaftar yang belum menerima.
"Dampak BST ini sangat vital, namun karena data penerimanya turun dari Kemensos, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Warga yang tidak mendapat mohon bersabar, mungkin terdaftar diantara 5.753 KK yang akan menerima pada tahap selanjutnya," kata Idris.
Menjawab permintaan data yang disampaikan anggota dewan yakni, Tedi Erwin (PKB), Eriston Sialoho (PDI.P) dan Dahman Sirait (Golkar), Idris menyatakan data masyarakat miskin tidak dapat dipajang dan dipublikasikan, sebab tidak sesuai kode etik.
Sementara itu, wakil ketua DPRD, Syahrial Bakti serta menyarankan agar Pemkot jemput bola dan menindak lanjuti tentang penyaluran BST yang dinilai tidak tepat sasaran.
Pendapat itu didukung Tedi Erwin, ia mendesak Dinas Sosial Pemkot Tanjungbalai turun kelapangan untuk mengoreksi apakah si penerima BST memang pantas mendapatkannya.
"Ada kesan, warga yang dekat dengan Kepling dan kekuasaan mendapat, sebab BST ini berawal dari pengumpulan data (KK) oleh Kepling. Dinsos, diminta turun ke lapangan," kata Tedi Erwin.
Pantauan di lapangan, walau jawaban yang diterima tidak jelas apakah mereka akan mendapatkan BST tahap selanjutnya, dengan umpatan dan cacian ratusan masyarakat itu meninggalkan gedung DPRD dan mendatangi rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020