Wahana Anak Pinggiran Indonesia (Wahapi) Kota Tanjungbalai curiga akan ada persekongkolan antara Perum BULOG Cabang Kisaran dan Pemkot Tanjungbalai soal nilai atau harga paket bantuan pangan yang sudah diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Kecurigaan itu diungkapkan Ketua WAHAPI, Andrian Sulin, Jum'at (8/5) menyikapi Surat Perum BULOG Divre Kisaran, Nomor B-070.020C03.04.2020, tanggal 30 April 2020, perihal Kenaikan Harga Beras Premium Merk Bunda yang ditujukan kepada pengelola E-Warong, dan ditembuskan ke Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.
Ia menjelaskan, dalam surat yang ditanda tangani Pimpinan Perum BULOG Cabang Kisaran, Eka Prasetya Sofyan, dituliskan harga beras kualitas premium merk Bunda yakni, Rp105.000,- per karung @10 kg, dan Rp53.000,- untuk karung @5 kg.
Baca juga: WAHAPI Tanjungbalai nilai pengadaan bantuan pangan dampak COVID-19 berpotensi rugikan negara
Baca juga: DPRD desak pemkot fasilitasi pemulangan TKI warga Tanjungbalai
Berbeda dengan surat Nomor B-06202C03.04.2020, tanggal 14 April 2020, perihal harga pangan untuk Bantuan Dampak COVID-19 yang ditujukan kepada Dinas Sosial Tanjungbalai, bahwa harga beras Bunda kualitas premium @10 kg senilai Rp109.750,- per karung.
Sulin mengaku heran, karena untuk merk, kualitas dan kuantitas beras yang sama harganya lebih mahal untuk pengadaan bantuan pangan terdampak COVID-19 di banding kepada E-Warong.
"Selisih harga mencapai Rp4,750,- per karung, membuat kita menyurigai indikasi persekongkolan antara Perum BULOG Cabang Kisaran dan Pemkot Tanjungbalai untuk menarik pribadi keuntungan ditengah-tengah pendemi COVID-19 ini," ujar Andrian Sulin.
Ia melanjutkan, mungkin karena ada sorotan harga tersebut jauh lebih tinggi atau terlalu mencolok dari harga pasar, maka dibuatlah skenario menyurati pelaku E-Warong. Padahal, tujuannya untuk mengurangi harga yang awalnya dibuat Rp109.750,- menjadi Rp105.000,- per goni @10 kg.
"Adaipun harga pengadaan beras bantuan pangan terdampak COVID-19 tersebut nanti dibayar Pemkot Tanjungbalai menjadi Rp105.000,- per goni 10 kg, harga tersebut masih lebih tinggi dari harga beras yang kami beli ketika melakukan investigasi ke Perum BULOG Kisaran," ungkapnya.
Sebagaimana diinformasikan, Dinas Dosial Pemkot Tanjungbalai melakukan MoU dengan Perum BULOG Kisaran untuk mengadakan sebanyak 35.256 paket bantuan pangan berupa 10 kg beras Bunda, 0,9 liter minyak gorek Sinolin dan 1 papan telur untuk diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Sejak 20 April 2020 lalu, paket tersebut telah disalurkan oleh Dinas Sosial ke masyarakat. Namun, karena adanya sorotan lembaga WAHAPI yang menilai harga paket terlalu mahal mencapai Rp163.900,- per paket dibandingkan harga pasar, hingga saat ini Pemkot Tanjungbalai belum melakukan pembayaran kepada Perum BULOG, Kisaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Bendahara Umum Daerah, Asmui Rasyid, membenarkan belum dibayarnya paket bantuan itu ke Perum BULOG selaku pihak penyedia barang.
Menurut Asmui, pembayaran belum dilakukan karena bantuan belum selesai disalurkan, sehingga angka pasti seluruh bantuan untuk dihitung berapa jumlah uangnya yang harus dibayarkan ke pihak penyedia barang belum diperoleh.
“Belum ada pembayaran, mungkin karena penyalurannya belum selesai. Karena belum didapat angka pasti berapa logistik yang terpakai, bagaimana mau menghitung biaya yang akan dibayarkan,” ujar Asmui kepada pers.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Kecurigaan itu diungkapkan Ketua WAHAPI, Andrian Sulin, Jum'at (8/5) menyikapi Surat Perum BULOG Divre Kisaran, Nomor B-070.020C03.04.2020, tanggal 30 April 2020, perihal Kenaikan Harga Beras Premium Merk Bunda yang ditujukan kepada pengelola E-Warong, dan ditembuskan ke Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.
Ia menjelaskan, dalam surat yang ditanda tangani Pimpinan Perum BULOG Cabang Kisaran, Eka Prasetya Sofyan, dituliskan harga beras kualitas premium merk Bunda yakni, Rp105.000,- per karung @10 kg, dan Rp53.000,- untuk karung @5 kg.
Baca juga: WAHAPI Tanjungbalai nilai pengadaan bantuan pangan dampak COVID-19 berpotensi rugikan negara
Baca juga: DPRD desak pemkot fasilitasi pemulangan TKI warga Tanjungbalai
Berbeda dengan surat Nomor B-06202C03.04.2020, tanggal 14 April 2020, perihal harga pangan untuk Bantuan Dampak COVID-19 yang ditujukan kepada Dinas Sosial Tanjungbalai, bahwa harga beras Bunda kualitas premium @10 kg senilai Rp109.750,- per karung.
Sulin mengaku heran, karena untuk merk, kualitas dan kuantitas beras yang sama harganya lebih mahal untuk pengadaan bantuan pangan terdampak COVID-19 di banding kepada E-Warong.
"Selisih harga mencapai Rp4,750,- per karung, membuat kita menyurigai indikasi persekongkolan antara Perum BULOG Cabang Kisaran dan Pemkot Tanjungbalai untuk menarik pribadi keuntungan ditengah-tengah pendemi COVID-19 ini," ujar Andrian Sulin.
Ia melanjutkan, mungkin karena ada sorotan harga tersebut jauh lebih tinggi atau terlalu mencolok dari harga pasar, maka dibuatlah skenario menyurati pelaku E-Warong. Padahal, tujuannya untuk mengurangi harga yang awalnya dibuat Rp109.750,- menjadi Rp105.000,- per goni @10 kg.
"Adaipun harga pengadaan beras bantuan pangan terdampak COVID-19 tersebut nanti dibayar Pemkot Tanjungbalai menjadi Rp105.000,- per goni 10 kg, harga tersebut masih lebih tinggi dari harga beras yang kami beli ketika melakukan investigasi ke Perum BULOG Kisaran," ungkapnya.
Sebagaimana diinformasikan, Dinas Dosial Pemkot Tanjungbalai melakukan MoU dengan Perum BULOG Kisaran untuk mengadakan sebanyak 35.256 paket bantuan pangan berupa 10 kg beras Bunda, 0,9 liter minyak gorek Sinolin dan 1 papan telur untuk diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Sejak 20 April 2020 lalu, paket tersebut telah disalurkan oleh Dinas Sosial ke masyarakat. Namun, karena adanya sorotan lembaga WAHAPI yang menilai harga paket terlalu mahal mencapai Rp163.900,- per paket dibandingkan harga pasar, hingga saat ini Pemkot Tanjungbalai belum melakukan pembayaran kepada Perum BULOG, Kisaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Bendahara Umum Daerah, Asmui Rasyid, membenarkan belum dibayarnya paket bantuan itu ke Perum BULOG selaku pihak penyedia barang.
Menurut Asmui, pembayaran belum dilakukan karena bantuan belum selesai disalurkan, sehingga angka pasti seluruh bantuan untuk dihitung berapa jumlah uangnya yang harus dibayarkan ke pihak penyedia barang belum diperoleh.
“Belum ada pembayaran, mungkin karena penyalurannya belum selesai. Karena belum didapat angka pasti berapa logistik yang terpakai, bagaimana mau menghitung biaya yang akan dibayarkan,” ujar Asmui kepada pers.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020