Masyarakat Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara mengeluh terkait sulitnya mendapatkan air bersih dan pupuk bersubsidi di daerah itu.
"Masalah yang dominan disampaikan dan dikeluhkan masyarakat adalah terkait sulitnya mendapatkan air bersih dan pupuk bersubsidi," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, Rabu.
Baca juga: Puluhan rumah di Gunungsitoli rusak diterjang puting beliung
Masalah lainnya yang disampaikan masyarakat adalah terkait pemadaman listrik yang sering terjadi dan soal peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Gunungsitoli.
"Kita mendorong Pemerintah Kota Gunungsitoli membantu masyarakat agar tidak sulit mendapat pupuk bersubsidi dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar," ujarnya.
Mengenai pemadaman listrik yang sering terjadi, dia berharap Pemkot Gunungsitoli berkoordinasi dan mencari solusi bersama sama dengan PT PLN Area Nias.
Untuk peningkatan ekonomi, dia mendorong Kepala Desa dan Badan Pemasyarakatan Desa (Bpd) di Kota Gunungsitoli lebih inovatif dan kreatif dalam mengalokasikan dana desa tahun 2020.
"Kita dorong kepala desa dan Bpd lebih kreatif dan inovatif dalam mengalokasikan dana desa lebih ke arah pemberdayaan dengan membentuk Bumdes," dorongnya.
Kepala Desa harus bisa mengidentifikasi produk yang bisa ditanam di setiap desa dan hasilnya ditampung oleh Bumdes untuk dijual di pasar.
Dia juga tidak lupa meminta Pemko Gunungsitoli melalui Badan Pemberdayaan Desa atau Kelurahan (Bpmd/k) mengalokasikan dana desa tahun 2021 untuk pelatihan personil Bumdes secara berkesinambungan.
Selain itu memberikan pelatihan kepada para pendamping desa untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar mereka mampu mendampingi masyarakat desa dalam mengembangkan sektor pertanian dan bekerjasama dengan Bumdes.
"Saya yakin jika pengembangan pertanian di 98 desa di Kota Gunungsitoli digerakkan sungguh sungguh, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) dari sektor pertanian yang selama ini berada pada urutan ketiga dengan angka 14 % akan meningkat," ucapnya.
PDRB pertanian menurut dia akan meningkat dan bersaing dengan PDRB sektor perdagangan atau perbengkelan yang berada posisi pertama dengan angka 26 persen dan PDRB dari sektor infrastruktur yang berada di posisi kedua dengan nilai 23 persen.
Herman juga memberitahu jika berdasarkan data statistik, penghasilan rata rata masyarakat di Kota Gunungsitoli masih berada jauh dari pendapatan rata rata masyarakat di Sumatera Utara.
"Pendapatan rata rata masyarakat di Kota Gunungsitoli saat ini hanya sebesar Rp 35 juta pertahun, sedangkan pendapatan rata rata masyarakat di Sumatera Utara saat ini adalah Rp 51 juta pertahun," jelasnya.
Dia mengaku kecewa pendapatan rata rata masyarakat di Kota Gunungsitoli masih rendah, padahal angka kemiskinan di Kota Gunungsitoli menurun dari 18 persen di tahun 2018, turun menjadi 16 persen di tahun 2019.
Dia berharap penurunan angak kemiskinan tersbut harus dikawla dengan membuka lapangan lapangan kerja yang baru di Kota Gunungsitoli.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Masalah yang dominan disampaikan dan dikeluhkan masyarakat adalah terkait sulitnya mendapatkan air bersih dan pupuk bersubsidi," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, Rabu.
Baca juga: Puluhan rumah di Gunungsitoli rusak diterjang puting beliung
Masalah lainnya yang disampaikan masyarakat adalah terkait pemadaman listrik yang sering terjadi dan soal peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Gunungsitoli.
"Kita mendorong Pemerintah Kota Gunungsitoli membantu masyarakat agar tidak sulit mendapat pupuk bersubsidi dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar," ujarnya.
Mengenai pemadaman listrik yang sering terjadi, dia berharap Pemkot Gunungsitoli berkoordinasi dan mencari solusi bersama sama dengan PT PLN Area Nias.
Untuk peningkatan ekonomi, dia mendorong Kepala Desa dan Badan Pemasyarakatan Desa (Bpd) di Kota Gunungsitoli lebih inovatif dan kreatif dalam mengalokasikan dana desa tahun 2020.
"Kita dorong kepala desa dan Bpd lebih kreatif dan inovatif dalam mengalokasikan dana desa lebih ke arah pemberdayaan dengan membentuk Bumdes," dorongnya.
Kepala Desa harus bisa mengidentifikasi produk yang bisa ditanam di setiap desa dan hasilnya ditampung oleh Bumdes untuk dijual di pasar.
Dia juga tidak lupa meminta Pemko Gunungsitoli melalui Badan Pemberdayaan Desa atau Kelurahan (Bpmd/k) mengalokasikan dana desa tahun 2021 untuk pelatihan personil Bumdes secara berkesinambungan.
Selain itu memberikan pelatihan kepada para pendamping desa untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar mereka mampu mendampingi masyarakat desa dalam mengembangkan sektor pertanian dan bekerjasama dengan Bumdes.
"Saya yakin jika pengembangan pertanian di 98 desa di Kota Gunungsitoli digerakkan sungguh sungguh, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) dari sektor pertanian yang selama ini berada pada urutan ketiga dengan angka 14 % akan meningkat," ucapnya.
PDRB pertanian menurut dia akan meningkat dan bersaing dengan PDRB sektor perdagangan atau perbengkelan yang berada posisi pertama dengan angka 26 persen dan PDRB dari sektor infrastruktur yang berada di posisi kedua dengan nilai 23 persen.
Herman juga memberitahu jika berdasarkan data statistik, penghasilan rata rata masyarakat di Kota Gunungsitoli masih berada jauh dari pendapatan rata rata masyarakat di Sumatera Utara.
"Pendapatan rata rata masyarakat di Kota Gunungsitoli saat ini hanya sebesar Rp 35 juta pertahun, sedangkan pendapatan rata rata masyarakat di Sumatera Utara saat ini adalah Rp 51 juta pertahun," jelasnya.
Dia mengaku kecewa pendapatan rata rata masyarakat di Kota Gunungsitoli masih rendah, padahal angka kemiskinan di Kota Gunungsitoli menurun dari 18 persen di tahun 2018, turun menjadi 16 persen di tahun 2019.
Dia berharap penurunan angak kemiskinan tersbut harus dikawla dengan membuka lapangan lapangan kerja yang baru di Kota Gunungsitoli.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020