Komisi VII DPR-RI memastikan pemerintah pada semester II tahun 2020 tidak akan menaikkan harga gas LPG 3 kg warna hijau (gas melon).
"Menteri ESDM sudah menjawab kepada Komisi VII DPR tentang itu," Gus Irawan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi VII DPR kepada ANTARA lewat selularnya, Minggu (9/2) malam.
Jawaban, setelah Menteri ESDM mengklarifikasi saat diundang hadir Komisi VII 27 Januari 2020 lalu. "Saat kita undang Menteri tegas mengatakan bahwa kenaikan LPG 3 kg tidak benar," jelasnya.
Baca juga: Januari 2020, penyaluran elpiji 3 kg di Sumut sudah naik 6,15 persen
Dalam kesempatan dengan Menteri, Komisi VII mengingatkan tidak ambil kebijakan, sebab melanggar undang-undang.
"Karena APBN 2020 hasil ketuk palu paripurna tahun 2019 sudah diteken (saya ketika itu yang meneken selaku Ketua Komisi VII DPR)," katanya.
Baca juga: Harga gas elpiji subsidi 3 kg mulai naik di Sumut
Disitu Komisi VII menandatangani ada 7,5 juta metrik ton LPG 3 kg bagi masyarakat kurang mampu. "Bila ada kenaikan, kan melanggar undang-undang," sebutnya.
Merebaknya wacana soal akan kenaikan harga berdampak peningkatnya harga mencapai 25-35 ribu/tabung. Parahnya kata Gus, penimbunan sehingga efeknya terjadi kelangkaan LPG 3 kg sejumlah daerah.
"Kan sedih kita, sementara ekonomi global kurang baik. Ekonomi makro Indonesia juga kurang bagus, daya beli masyarakat semakin menurun, kita minta masyarakat utamanya masyarakat miskin jangan lagi terbebani," harapnya.
Klariifkasi Menteri ESDM ini, kata Gus Irawan, juga sudah disampaikan kepada lebih 500 masyarakat Tapanuli Selatan di Sopo Daganak, Kecamatan Batang Toru.
Selain terkait LPG 3 kg bekerjasama dengan pihak Pertamina, dengan PLN juga Gus Irawan mensosialisasikan energi listrik kepada masyarakat Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Muara Tais, dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat Sipirok.
"Komisi VII telah mengalokasikan berkisar Rp62 triliun di APBN 2020 untuk energi listrik. Dan mengimbau Dirjen Kelistrikan tidak mencabut subsidi yang 450 vol amp untuk masyarakat miskin, juga 900 volt amp termasuk kurang mampu," ungkapnya.
Komisi VII juga kata Gus tengah memperjuangkan agar pemerintah dapat mengratiskan biaya pemasangan listrik baru khusus masyarakat kurang mampu.
Turut hadir dan membuka acara sosialisasi betema "Pro Kontra LPG 3 Kg" tersebut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, dan pengurus KNPI Kabupaten Tapanuli Selatan yang turut mendorong terlaksananya acara.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Menteri ESDM sudah menjawab kepada Komisi VII DPR tentang itu," Gus Irawan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi VII DPR kepada ANTARA lewat selularnya, Minggu (9/2) malam.
Jawaban, setelah Menteri ESDM mengklarifikasi saat diundang hadir Komisi VII 27 Januari 2020 lalu. "Saat kita undang Menteri tegas mengatakan bahwa kenaikan LPG 3 kg tidak benar," jelasnya.
Baca juga: Januari 2020, penyaluran elpiji 3 kg di Sumut sudah naik 6,15 persen
Dalam kesempatan dengan Menteri, Komisi VII mengingatkan tidak ambil kebijakan, sebab melanggar undang-undang.
"Karena APBN 2020 hasil ketuk palu paripurna tahun 2019 sudah diteken (saya ketika itu yang meneken selaku Ketua Komisi VII DPR)," katanya.
Baca juga: Harga gas elpiji subsidi 3 kg mulai naik di Sumut
Disitu Komisi VII menandatangani ada 7,5 juta metrik ton LPG 3 kg bagi masyarakat kurang mampu. "Bila ada kenaikan, kan melanggar undang-undang," sebutnya.
Merebaknya wacana soal akan kenaikan harga berdampak peningkatnya harga mencapai 25-35 ribu/tabung. Parahnya kata Gus, penimbunan sehingga efeknya terjadi kelangkaan LPG 3 kg sejumlah daerah.
"Kan sedih kita, sementara ekonomi global kurang baik. Ekonomi makro Indonesia juga kurang bagus, daya beli masyarakat semakin menurun, kita minta masyarakat utamanya masyarakat miskin jangan lagi terbebani," harapnya.
Klariifkasi Menteri ESDM ini, kata Gus Irawan, juga sudah disampaikan kepada lebih 500 masyarakat Tapanuli Selatan di Sopo Daganak, Kecamatan Batang Toru.
Selain terkait LPG 3 kg bekerjasama dengan pihak Pertamina, dengan PLN juga Gus Irawan mensosialisasikan energi listrik kepada masyarakat Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Muara Tais, dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat Sipirok.
"Komisi VII telah mengalokasikan berkisar Rp62 triliun di APBN 2020 untuk energi listrik. Dan mengimbau Dirjen Kelistrikan tidak mencabut subsidi yang 450 vol amp untuk masyarakat miskin, juga 900 volt amp termasuk kurang mampu," ungkapnya.
Komisi VII juga kata Gus tengah memperjuangkan agar pemerintah dapat mengratiskan biaya pemasangan listrik baru khusus masyarakat kurang mampu.
Turut hadir dan membuka acara sosialisasi betema "Pro Kontra LPG 3 Kg" tersebut Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, dan pengurus KNPI Kabupaten Tapanuli Selatan yang turut mendorong terlaksananya acara.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020