Simalungun, (Antaranews Sumut) - KNKT mengungkap 19 item temuan pelanggaran pelayaran yang menyebabkan KM Sinar Bangun 4 tenggelam di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 18 Juni 2018.
"Secara kasat mata sudah diketahui umum, jadi perlu kami ungkap," kata Plt Kasubkom Pelayanan KNKT, Haryo Satmiko pada media release di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Simalungun, Selasa.
Temuan pelanggaran di antaranya, ukuran kapal tidak sesuai sertifikat, bergeladak tiga seharusnya satu, juga mengangkut sepeda motor, total penumpang 188 orang dari seharusnya 45, jaket penolong sulit dijangkau, akses darurat tidak tersedia dan jendela terhalang teralis.
Awak kapal dinilai tidak terampil melakukan evakuasi di air, kapal kayu dikombinasi dengan material besi, tidak memperhatikan informasi cuaca, tetap berangkat dalam cuaca ekstrim, tidak ada pengawasan syahbandar, nakhoda tidak membuat laporan, tidak ada radio komunikasi.
Untuk itu, KNKT merekomendasi 29 perbaikan dan usulan kepada Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Sumut, dan operator angkutan penumpang tradisional di Danau Toba dan BMKG.
Pihaknya juga berupaya maksimal dalam melakukan tugas, sehingga dapat menyelesaikannya kurun waktu kurang dua bulan dari target satu tahun.
Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono menegaskan, pihaknya dalam melakukan penyelidikan suatu petistiwa tidak dalam posisi untuk menyalahkan pihak-pihak.
"Hasil temuan tidak bisa dijadikan dasar penuntutan, ganti rugi, tetapi menjadi rekomendasi agar kejadian tidak terulang," katanya.
Karenanya, semua pihak, Pemerintah, regulator dan pelaku bidang transportasi diharapkan secara berkesadaran menjalankan tugas dan fungsi demi keselamatan pelayaran.
Soerjanto juga menyampaikan, Pemerintah telah melakukan upaya maksimal pada proses pencarian dan penanganan serta bantuan kepada keluarga dan korban.
"Semua potensi yang ada sudah diupayakan," katanya.
Dari peristiwa itu, tiga penumpang meninggal, 164 tidak ditemukan, 21 selamat, termasuk awak kapal dan nakhoda. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Secara kasat mata sudah diketahui umum, jadi perlu kami ungkap," kata Plt Kasubkom Pelayanan KNKT, Haryo Satmiko pada media release di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Pamatang Raya, Simalungun, Selasa.
Temuan pelanggaran di antaranya, ukuran kapal tidak sesuai sertifikat, bergeladak tiga seharusnya satu, juga mengangkut sepeda motor, total penumpang 188 orang dari seharusnya 45, jaket penolong sulit dijangkau, akses darurat tidak tersedia dan jendela terhalang teralis.
Awak kapal dinilai tidak terampil melakukan evakuasi di air, kapal kayu dikombinasi dengan material besi, tidak memperhatikan informasi cuaca, tetap berangkat dalam cuaca ekstrim, tidak ada pengawasan syahbandar, nakhoda tidak membuat laporan, tidak ada radio komunikasi.
Untuk itu, KNKT merekomendasi 29 perbaikan dan usulan kepada Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Sumut, dan operator angkutan penumpang tradisional di Danau Toba dan BMKG.
Pihaknya juga berupaya maksimal dalam melakukan tugas, sehingga dapat menyelesaikannya kurun waktu kurang dua bulan dari target satu tahun.
Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono menegaskan, pihaknya dalam melakukan penyelidikan suatu petistiwa tidak dalam posisi untuk menyalahkan pihak-pihak.
"Hasil temuan tidak bisa dijadikan dasar penuntutan, ganti rugi, tetapi menjadi rekomendasi agar kejadian tidak terulang," katanya.
Karenanya, semua pihak, Pemerintah, regulator dan pelaku bidang transportasi diharapkan secara berkesadaran menjalankan tugas dan fungsi demi keselamatan pelayaran.
Soerjanto juga menyampaikan, Pemerintah telah melakukan upaya maksimal pada proses pencarian dan penanganan serta bantuan kepada keluarga dan korban.
"Semua potensi yang ada sudah diupayakan," katanya.
Dari peristiwa itu, tiga penumpang meninggal, 164 tidak ditemukan, 21 selamat, termasuk awak kapal dan nakhoda. ***2***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018