Balige, Sumut, 2/3 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat, agar pencapaian visi dan misi pemerintah daerah terwujud dengan tepat.
"Tahapan perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu kepada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, yang diawali dari tingkat desa maupun kelurahan," kata Kabag Humas Pemkab Tobasa, Elisber Tambunan di Balige, Sabtu.
Juru bicara Pemkab Tobasa itu menyebutkan, hasil Musrenbang tingkat desa akan diajukan pada Musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten serta Provinsi, bahkan hingga ke tingkat Nasional.
Hasil Musrenbang dimaksud, kata dia, juga akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), untuk selanjutnya menjadi landasan penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Menurut Elisber, guna menciptakan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, maka aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat perlu terus diakomodir Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, lanjutnya, dalam setiap Musrenbang diharapkan gagasan yang muncul merupakan usulan prioritas yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan lebih baik.
Ia menyebutkan, Musrenbang tingkat kecamatan hendaknya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan lapisan masyarakat.
"Dengan perencanaan seperti itu, maka pelaksanaan pembangunan akan tepat sasaran dan dapat dinikmati seluruh masyarakat," kata Elisber.
Kepala Bappeda Toba Samosir, James Silaban menambahkan, pelaksanaan Musrenbang memiliki 'essensi' dalam upaya merumuskan hasil musyawarah masyarakat untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan pembangunan pada berbagai sektor, dengan berorientasi pada program pembangunan yang berpihak dalam pengentasan kemiskinan.
Jadi, menurutnya, memaksimalkan kemampuan anggaran harus didukung dengan upaya memperoleh dukungan pembiayaan dari pihak lain.
"Rencana pembangunan yang diterapkan di Kabupaten berpenduduk berpenduduk 197.930 jiwa yang terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara tersebut. merupakan konsep pembangunan yang pro rakyat," kata James. ***4*** (T.KR-JRD)
(T.KR-JRD/B/M. Taufik/M. Taufik) 02-03-2013 13:04:02
