Medan,12/2 (Antara) - Pelaku usaha di Sumut menilai logistik daerah itu belum siap menghadapi komunitas ekonomi ASEAN 2015 sehingga pemerintah diharapkan terus melakukan pengawalan dan memberikan kemudahan dalam segala hal menyangkut logistik.
"Ketidaksiapan itu akibat banyak faktor termasuk lambatnya pemerintah menyosialisasikan komunitas ASEAN yang sudah disepakati dalam KTT ASEAN di Bali tahun 2003," kata Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumut, Wiluyo Hartono, di Medan, Selasa.
Dia mengatakan itu dalam "Focus Group Discussion" Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut tentang konektivitas Sistem Logistik Nasional dan ASEAN yang diikuti berbagai kalangan.
Lambatnya sosialisasi itu antara lain bisa dilihatnya dengan peraturan tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang baru dikeluarkan tahun lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012.
Belum lagi, nyatanya di lapangan Sislognas itu juga belum berjalan.
Dia memberi contoh, soal ketidaksiapan pengusaha armada truk melakukan peremajaan terhadap angkutannya yang sudah tua sehingga membuat biaya tinggi hingga banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor-impor.
"Intinya biaya logistik Sumut masih sangat tinggi dan itu tentunya menyulitkan pengusaha Sumut bersaing dalam komunitas ekonomi ASEAN yang tinggal dua tahun lagi,"katanya.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, mengakui banyaknya peraturan yang tumpang tindih di Pelabuhan Belawan yang bukan saja membuat pengusaha bingung tetapi biaya tinggi.
Dia memberi contoh soal "final check" atau pemeriksaan terakhir bagi barang ekspor yang diberlakukan Balai Besar Karantina Belawan yang rentan dengan ketidakamanan barang dan menambah biaya.
Menurut dia, dengan cara baru dimana pemeriksaan barang ekspor terakhir dilakukan di depo yang ditunjuk sebagai Instalasi Karanina Tumbuhan (IKT) , bukan hanya mengancam keselamatan dan keamanan barang ekspor tetapi juga menambah biaya tinggi Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Intermoda Kadin Sumut, Khairul Mahalli mengatakan secara umum, persoalan menyangkut ekspor-impor merupakan masalah klasik seperti
kapasitas tangki CPO yang tidak memadai, biaya logistik yang tinggi dan lemahnya pengamanan di Pelabuhan Belawan.
"Jadi memang perlu segera dibenahi. Kadin terus membicarakan permasalahan itu dengan pemerintah dan diharapkan operator di Pelabuhan Belawan melakukan pembenahan,"katanya.
Dia menyebutkan dengan biaya logistik perusahaan di Sumut yang dewasa ini mencapai 50-60 persen memang akan menjadi kendala menghadapi persaingan di komunitas ekonomi ASEAN mengingat di luar negeri biaya logistik itu hanya 20-25 persen.
Komisaris PT Pelindo I, Nawawi Lubis mengatakan pada dasarnya pihaknya sudah siap memenuhi semua kebutuhan pengusaha.
Tetapi diakui perlu pembenahan terus menerus sejalan dengan perkembangan kegiatan ekspor-impor.
"Pelindo siap berinvestasi untuk melayani maksimal kebutuhan pengusaha, tetapi tentunya perlu data dan komitmen pengusaha tentang pemanfatan fasilitas atau layanan Pelindo,"katanya.
Dia menegaskan, Pelindo dewasa ini berupaya keras untuk menghadapi komunitas ekonomi ASEAN itu yang tentunya di tengah adanya tantangan juga pasti ada peluang.
Mau tidak mau kita semua harus siap menghadapi komunitas ekonomi ASEAN 2015 dan untuk itu semuanya harus saling meningkatkan sinergi, katanya.***3*** (T.E016/B/Subagyo/C/Subagyo) 12-02-2013 20:19:22
