Medan, 7/1 (ANTARA) - Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai belum memprioritaskan pertumbuhan ekonomi mikro yang banyak digeluti masyarakat dan lebih menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Bappeda Sumut di Medan, Senin, anggota Komisi D DPRD Sumut Biller Pasaribu mengatakan, Pemprov Sumut dinilai lebih mempedulikan perkembangan ekonomi makro yang tidak memiliki kaitan langsung dengan masyarakat.
Pihaknya mengakui perkembangan ekonomi makro Sumut yang menggembirakan. Namun hal itu lebih disebabkan banyaknya perusahaan besar dan modal yang masuk di daerah itu.
Dengan ekonomi makro yang menjadi prioritas, ekonomi mikro menjadi kurang berkembang sehingga pembangunan kurang merata dan banyak masyarakat yang mengalami kesuliatan ekonomi.
Karena itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat Sumut yang tinggal di pedesaan mengalami putus sekolah dan mengalami kehidupan yang kurang layak.
"Pada 2013, Pemprov Sumut harus memprioritaskan pengembangan ekonomi mikro," kata politisi Partai Golkar itu.
Menurut dia, pengaruh tidak berkembangnya ekonomi mikro di Sumut tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengalami gizi buruk dan mendapatkan perawatan di RSUP Adam Malik Medan.
"Bagaimana gizi mereka mau bagus kalau ekonomi mikronya lemah," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat itu, Bappeda Sumut menyampaikan tentang pencapaian ekonomi makro Sumut pada 2012 dan target pada 2013.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Sumut mencapai angka 6,12 persen pada 2012 dan ditargetkan mampu mencapai 6,98 persen pada 2013.
Untuk produk domestik regional bruto (PDRB) berlaku pada 2012 mencapai Rp90,42 triliun dan ditargetkan menjadi Rp398,39 triliun pada 2013.
Sedangkan PDRB Konstan 2000 pada 2012 mencapai Rp34,07 triliun dan ditargetkan Rp145,04 triliun pada 2013. ***2*** (T.I023/B/R014/R014) 07-01-2013 19:18:21
Kebijakan Sumut Dinilai Belum Prioritaskan Ekonomi Mikro
Selasa, 8 Januari 2013 9:32 WIB 933
