Medan (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Utara Muniruddin Ritonga melaksanakan Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025 di Desa Binanga Kecamatan, Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas pada 25 Juni 2025 yang diikuti oleh masyarakat Desa Binanga.
Reses tersebut adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara dalam rangka menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat/ konstituen di daerah pemilihan masing masing.
"Menampung aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Saya berda di komisi B," kata Muniruddin Ritonga.
Tokoh masyarakat menyampaikan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan kepada pak dewan mohon berikan kepada kami tanya jawab, Bagaiamana sekolah bisa di perhatikan oleh provinsi
Kepala desa Humala Pontas Hasibuan mengucapkan selamat datang di Desa Binanga, semoga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat dapat diwujudkan oleh anggota DPRD.
Dalam kesempatan itu ia mengajak masyarakat mendukung pambangunan nasional dan pembangunan daerah dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
Hampir di seluruh sektor wilayah kita ini masih membutuhkan perhatian yang serius, baik infrastruktur jalan, perekonomian masyarakat yang belum meningkat, baik kondisi sosial yang kian hari kian mengkhawatirkan dan adaptasi penggunaan teknologi yang belum sehat dan baik, terkhusus di usia anak atau remaja.
"Saya harap ini bukan pertemuan terakhir kita, semoga pertemuan ini mendapat berkah dan diridhoi Allah SWT," katanya.
Dalam reses tersebut, dilakukan juga tanya jawab dengan masyarakat yang menghadiri reses.
Misalnya dari Hotmatua Lubis yang menanyakan bagaimana caranya membatasi anak anak dalam hal penggunaan HP dan meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan razia penggunaan HP pada anak-anak.
Ia juga menanyakan permohonan penyaluran pupuk subsidi dan non subsidi langsung kepada masyarakat jangan lagi pakai pihak ketiga.
Sementara Zuraida Harahap menyoroti kesejahteraan guru, kesenjangan pendidikan antara pesantren dan sekolah umum, permohonan kalender pendidikan untuk diselaraskan antara sekolah umum dan ponpes, permasalahan tanah register yang akan di tarik oleh pemerintah.
