Tanjung Balai (ANTARA) - Pemkot Tanjungbalai menyatakan dukungan penuh terhadap program Data Terpadu Satu Data Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diinisiasi Badan Pusat Statistik agar mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, sesuai dengan data yang terintegrasi dalam sistem DTSEN.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, saat menerima audiensi pelaksana tugas Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH) Tanjungbalai, Ahmad Fauzi Hasibuan beserta para SDM Pendamping PKH dan jajaran Dinas Sosial, di Balai Kota setempat, Rabu.
“Kami sangat mendukung upaya PKH menyusun basis data tunggal. Tentunya harus tetap berkoordinasi dengan BPS. Karena dengan data akurat dan terpadu, kami yakin penyaluran bantuan sosial akan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” kata Mahyaruddin.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga meminta Dinas Sosial agar membuat kerangka kajian guna membuat standard yang akurat dan tepat bagi masyarakat yang benar benar mendapatkan bansos PKH.
Sebab, Pemkot tidak ingin di lapangan masih ditemukan masyarakat yang benar-benar layak sebagai penerima manfaat, tetapi mereka tidak mendapatkannya.
"Bahkan ada masyarakat yang ekonominya sudah lebih baik namun masih mendapatkan bansos PKH.
Kita mau hal ini diperbaiki kedepannya," ujarnya.
Mahyaruddin Salim juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, PKH, dan Dinas Sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan sinergi yang baik maka penyaluran bansos bagi PKH di Kota Tanjungbalai menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, pelaksana tugas Kordinator PKH Kota Tanjungbalai, Ahmad Fauzi Hasibuan meminta dukungan pemerintah setempat dalam rangka pembentukan basis data tunggal individu atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi, penduduk Kota Tanjungbalai.
Data tersebut telah dipadukan dengan data kependudukan dan dikembangkan melalui kerja sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Dinas Sosial. Basis data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Nantinya masyarakat yang tidak mendapat bantuan baik dalam program BPNT, PKH, BPJS-PBI akan dilakukan sinkronisasi data, sehingga tidak lagi ditemukan adanya masyarakat yang tidak menerima bansos dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun Daerah," kata Ahmad Fauzi Hasibuan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan penghargaan kepada tiga orang SDM Pendamping PKH Kota Tanjungbalai yakni Ahmad Fadli Lubis, Irfan Asril dan Sri Rejeki atas partisipasi penuh SDM PKH dalam penyelesaian Ground Checking dengan capaian 100 persen sejak cut off 20 April 2025.
