Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya meminta Pemprov Sumut mengoptimalkan pemungutan pajak, baik pusat maupun daerah bagi pembangunan daerah.
"Kita tentu ingin maksimal dalam perolehan pajak, salah satunya memperkuat kerja sama dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)," kata Surya di Medan, Rabu.
Pihaknya berharap atas kerja sama dengan DJP dan DJPK ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan negara meningkat secara signifikan.
Menurut wagub, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak di Sumatera Utara masih tergolong rendah, seperti kendaraan baru sekitar 30 persen.
"Diharapkan dengan kerja sama DJP dan DJKP ini mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak," ungkap Surya.
Pemprov Sumut telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) optimalisasi pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah (OP4D) dengan DJPK dan DJP.
Sekitar 367 daerah telah menandatangani PKS OP4D yang diusung Kementerian Keuangan lewat DJKP dan DJP, sehingga berdampak signifikan bagi perolehan pajak pusat maupun daerah.
"Kepatuhan masyarakat kita membayar pajak masih cukup rendah, padahal pajak ini memberikan andil besar APBD Sumut. Kita berharap kedepannya semakin maksimal," tutur Surya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJKP Luky Alfirman mengatakan, bahwa PKS OP4D bisa memberikan dua manfaat bagi pemerintah daerah.
Antara lain, lanjut dia, akses terhadap data atau informasi pajak pusat dari Ditjen Pajak untuk meningkatkan potensi dan ekstensifikasi terkait pajak daerah
Penandatanganan PKS melalui DJP dan DJPK kali ini terdapat 129 pemerintah daerah ikut ambil bagian terdiri atas 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, dan 15 kantor wilayah DJP sebagai counterpart pemerintah daerah.
"Lalu dukungan peningkatan kapasitas aparatur penguat pajak daerah melalui pendampingan teknis, analisis data, pengawasan, sosialisasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak daerah," kata Luky secara virtual.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, bahwa pertukaran data lebih mudah ke depan, namun tetap mempertimbangkan aspek kerahasiaan dan keamanan.
"Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita dipermudahkan dalam urusan data. Tetapi tentu kita juga harus memperhatikan faktor keamanan, kita akan terus bekerja keras untuk itu," kata Suryo.
