Tapanuli Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapsel, M.Frananda dikonfirmasi ANTARA, Selasa (28/1), mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah akan semakin sulit dan berdampak signifikan pada berbagai sektor belanja.
Walau, total belanja APBD 2025 direncanakan sebesar 1,615T naik sedikit (49M) dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1,565T.
Namun, kata dia, peningkatan belanja pegawai akibat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi salah satu beban utama.
Di katakan, pada 2024, belanja pegawai sudah mencapai Rp582 miliar, sementara pada 2025 meningkat tajam menjadi Rp727 miliar, atau bertambah sekitar Rp145 miliar.
Namun, penambahan pendapatan daerah pada tahun ini diperkirakan hanya sebesar Rp27 miliar, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup signifikan.
"Peningkatan ini menjadi beban tetap setiap tahun. Akibatnya, belanja modal infrastruktur tahun 2025 hanya sebesar Rp122 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp254 miliar. Penurunannya cukup drastis, yakni sebesar Rp131 miliar," jelasnya.
Selain itu, belanja barang, kegiatan seremonial, peringatan hari besar, perjalanan dinas, honor kegiatan, serta bimbingan teknis juga akan terdampak.
Frananda mengajak agar seluruh jajaran memperketat pengelolaan anggaran dengan mengutamakan belanja yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
"Kita perlu mengencangkan ikat pinggang sehingga, meskipun kondisi keuangan sulit, anggaran pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Belanja wajib mengikat, terutama terkait hak-hak ASN, juga harus dipenuhi," tambahnya.
Tantangan lain muncul dari amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berpotensi menyebabkan refocusing atau pergeseran fokus anggaran oleh pemerintah pusat.
Hingga kini, ujarnya, pemerintah daerah masih menunggu data resmi dari Kementerian Keuangan terkait potensi pengurangan pendapatan atau refocusing dana yang telah ditetapkan peruntukannya.
Ia menyebut, dengan tantangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas anggaran sambil memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Keberlanjutan pembangunan menjadi tantangan utama dalam menghadapi dinamika keuangan di tahun mendatang," tutupnya.