Medan (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama pemerintah setempat membahas pelaksanaan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2021-2025 periode pelaksanaan tahun 2024.
Pembahasan itu bersama Biro Hukum Sekrestaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bagian Hukum Kota Binjai.
"Pembahasan itu meliputi, melakukan inventarisasi tentang data dukung untuk pemenuhan kelompok sasaran yakni perempuan, Anak dan Penyandang disabilitas," ujar Kepala Bidang HAM Kemenkumham Sumut Flora Nainggolan di Medan, Senin.
Khususnya pada aksi pertama dan keenam pada pelaporan capaian Aksi HAM periode B08 Tahun 2024, mengingat pada sebagian daerah kabupaten/kota masih butuh perhatian khusus.
Berkeinginan pada pelaporan B12 yang akan datang untuk melakukan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota yang masih memiliki nilai kurang pada Aksi HAM B08, antara lain Tapanuli Tengah, Toba, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Nias Selatan dan Padang Lawas Utara serta Menjadi masukan dari Biro Hukum Provinsi Sumut dan Pemko Binjai agar pemenuhan data dukung lebih fleksibel di sesuaikan dengan daerah sehingga tidak terkesan kaku agar tercapai tujuan yang diinginkan.
Pada akhir rapat, pihak kanwil maupun Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, akan lebih intens lagi membina komunikasi dengan para pihak terkait, khususnya ke Pihak Ditjen HAM, agar format dan data dukung pelaporan Aksi HAM dapat terukur dan seragam secara nasional untuk lebih mensukseskan rencana aksi HAM Tahun 2021-2025.
Kemenkumham Sumut bahas pelaksanaan Perpres tentang rencana aksi HAM
Selasa, 22 Oktober 2024 2:31 WIB 996
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama pemerintah setempat membahas pelaksanaan perpres. (ANTARA/HO-Kanwil Kemenkumham Sumut)
