Butuh kolaborasi Pemerintah daerah dan pusat atasi banjir

Pada era tahun  80-an kami sangat jarang atau sama sekali tidak mendengar dan melihat adanya bencana banjir di wilayah Trumon. Diberberapa gampong seperti  Gampong Seunebok Pusaka, Lhok Raya, Cot Bayu dan Padang Harapan yang merupakan eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang telah menjadi desa definitif. 

Bisa jadi wilayah-wilayah ini dulunya sebagai penampung banjir limpahan kiriman Krueng Singkil kemudian mengalir ke laut. Namun karena sudah menjadi pemukiman dalam rangka menyukseskan program pemerataan penduduk untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan maka wilayah ini dibuka menjadi pemukiman baru. 

Para calon kepala daerah pada semua wilayah DAS di Provinsi Aceh agar issu banjir dan lingkungan hidup lainnya menjadi arus utama dan penting dimasukkan dalam rencana pembangunan.  Tidak boleh abai karena ancaman kegagalan pelaksanaan program tidak dapat berjalann ketika beragam bencana alam dan lingkungan hidup itu terjadi. 

Tidak mudah menyelesaikan masalah bencana banjir namun yang pasti masalah banjir harus dan wajib selesaikan dengan cepat agar masyarakat tidak terus miskin.  Karenanya kolaborasi lintas pemerintah daerah  dan dukungan pemerintah pusat melalui berbagai satuan kerja terkait untuk segera menyelesaiakannya. Kesempatan yang baik ada dihadapan mata. Momentum pemerintahan baru Prabowo-Gibran masalah penyelesaian banjir wajib didorong menjadi salah satu program strategis nasional. @Semoga

(Penulis adalah Kadis LH Kabupaten Aceh Selatan dan Mantan Camat Trumon Timur)