Musrenbang Sumut prioritaskan kualitas SDM- pemerintah inovatif

Medan (ANTARA) - Pemprov Sumatera Utara menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif menjadi aspek prioritas pembangunan pada Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)  2025.

Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin di Medan, Jumat,  mengatakan pada Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, Pemprov  memiliki empat aspek prioritas dalam mewujudkan Sumut yang unggul, maju dan berkelanjutan

"Aspek pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana yang akan dilaksanakan dalam empat belas kegiatan strategis daerah," ujar Hassanudin saat membuka Musyawarah Musrenbang RKPD 2025.

Lalu, kedua peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah.

Kemudian, peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur yang berkelanjutan, untuk menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan insfrastruktur permukiman, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan sistem transportasi yang akan dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah

"Dan aspek keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, untuk menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan SAKIP, pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen aparatur sipil negara, serta inovasi daya saing daerah yang akan dilaksanakan melalui empat kegiatan strategis daerah," kata dia.

Menurutnya, untuk mewujudkan visi-misi Sumut harus dibutuhkan keselarasan perencanaan dari tingkat nasional dengan perencanaan provinsi dan 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, karena itu dokumen RKPD ini harus menjadi pedoman bersama.

'Begitu pun, baiknya sebuah perencanaan pembangunan akan sia-sia, jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Makanya selain membutuhkan smart planning, kita juga harus memiliki smart execution dan harus memiliki smart dan strong leadership, di sinilah peran kita sebagai teknokrat, sebagai birokrat dan harus mampu membawa perubahan," sebutnya.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengatakan Musrenbang ini merupakan momen penting dan strategis, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD 2025-2029 yang akan ditetapkan di awal tahun 2025 dan merupakan tahun pertama RPJPD 2025-2045, yang nantinya akan ada empat proses tahapan dan ini merupakan tahun pertama.

“Jadi ini merupakan awal dari RPJMD dan RPJPD kita, dan tahun pertama bagi pemerintahan yang baru nanti untuk meletakkan pondasi menuju Indonesia emas di tahun 2045," ujar Restuardy Daud hadir secara virtual.

Restuardy mengapresiasi capaian pembangunan Sumut di tahun 2023. Terutama capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 berada di posisi kedua tertinggi di pulau Sumatera, setelah Sumsel dan mendekati capaian nasional 5,05 persen.

Selain itu, tren kemiskinan Sumut di tahun 2023 yang menurun dan semakin baik 8,15 persen berada di bawah nasional 9,36 persen. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023, Sumut berhasil menekan angka 5,89 persen dan menjadi 3 besar provinsi dengan TPT tertinggi dibandingkan 9 provinsi lainnya.

"Nilai TPT Sumut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional 5,32 persen," kata dia.

Tingkat Indeks pembangunan manusia (IPM) Sumut juga mengalami peningkatan dari 0,78 poin menjadi 75,13. tertinggi ketiga di wilayah Sumatera dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM nasional sebesar 74,39. Begitu juga gini ratio Sumut tahun 2023 berada di angka 0,309 lebih tinggi dari gini ratio Bangka Belitung, Sumbar dan Aceh