Pj Gubernur Sumut: BPKP mitra strategis pemerintah daerah

Medan (ANTARA) - Penjabat(Pj) Gubernur Sumatera Utara(Sumut) Hassanudin menyebut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi setempat merupakan mitra strategis pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"BPKP sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Sumut yang baru untuk terus melanjutkan sinergi dan hubungan yang baik," ujar Hassanudin usai pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, di Medan, Senin.

Ia juga mengatakan BPKP berperan membangun, mengembangkan dan membina aparat internal pemerintah daerah se-Sumut sehingga kapasitas aparat internal pemerintah daerah terus meningkat.

“Saya berharap pemerintah daerah, instansi vertikal dan lainnya untuk memantapkan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan perwakilan BPKP di Sumut, dan senantiasa menyamakan persepsi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan," kata Hassanudin.

Untuk itu, ia mengatakan pemerintah daerah akan terus menjadikan BPKP sebagai rujukan dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.

“Mari terus bersama wujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan pelayanan yang murah, cepat, ramah, tepat, santun dan bersahaja, yang ditujukan untuk masyarakat," sebutnya.

Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah mengatakan, pengawasan BPKP mencakup pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sally pun memaparkan capaian makro Provinsi Sumut yang menurutnya positif. Di antaranya pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2023 berada pada angka 4,94 persen, indeks pembangunan manusia 75,13, hingga prevalensi stunting yang sudah menyentuh angka 21 persen

Sally juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut, khususnya Pemprov, yang menggunakan anggarannya untuk menurunkan inflasi. Secara Year on Year, inflasi Sumut tahun 2023 berada pada angka 2,25 persen. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,81 persen.

“Prestasi ini artinya Sumut berhasil mengintervensi harga kebutuhan di Sumut dengan kegiatan yang bersumber dari APBD-nya, sehingga laju harga pokok di pasar terkendali,” kata Sally.

Selain itu, Sally mengharapkan, kerja sama yang telah terjalin baik dapat terus terjaga. Kerja sama yang baik tidak hanya dari pemerintah daerah saja, melainkan juga instansi vertikal, BUMD, BUMN dan lainnya.

“Kerja sama yang baik akan terus kami pertahankan dan tingkatkan dalam rangka memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Kita akan bersama-sama memberikan pelayanan pada masyarakat kita untuk Indonesia maju 2045 tepat seabad Indonesia merdeka,” ujarnya.