Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) fokus mengkaji "benchmark" atau tolok ukur kemudahan investasi di wilayahnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Sumut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
"Kami menargetkan semuanya tuntas pada triwulan pertama tahun 2024," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut Faisal Nasution, di Medan, Selasa.
Faisal menjelaskan, keberadaan "benchmark" tersebut akan menjadi pedoman dalam memberikan insentif kepada para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sejatinya, dia menambahkan, sudah ada insentif pajak untuk investor yang menanamkan modal di kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam bentuk "tax holiday" dan "tax allowance".
Namun, dengan adanya "benchmark", Pemprov Sumut akan memberikan kemudahan lain sesuai dengan kewenangannya.
"Misalnya, dengan berinvestasi Rp100 miliar-Rp500 miliar akan mendapatkan insentif daerah atau kemudahan sesuai kewenangan kami. Ini perlu didalami," ujar Faisal.
Dinas PMPTSP Sumut menyatakan, realisasi investasi di wilayahnya pada Januari-September 2023 total sebesar Rp31,39 triliun.
Rinciannya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp16,85 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp14,54 triliun.
Pemprov Sumut terus berupaya memberikan yang terbaik bagi para investor terutama setelah adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Dinas PMPTSP optimistis investasi di Sumut berkembang pesat lantaran lokasi yang strategis dan mempunyai banyak potensi investasi, seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), Danau Toba Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Bus Rapid Trans (BRT) Mebidangro dan Sport Centre, Kawasan Industri Kuala Tanjung serta Airport City Kualanamu.
Pada tahun 2023, melalui North Sumatra Invest (NSI), Pemprov Sumut menawarkan beberapa proyek untuk menjadi prioritas dan memiliki dokumen "Investment Project Ready to Offer" (IPRO), yakni Pembangunan Pusat Pasar Brastagi di Kabupaten Karo, objek wisata di kawasan pelabuhan lama dan pengembangan kawasan wisata Pulau Poncan di Sibolga, pengembangan pelabuhan perikanan dan kawasan wisata di Nias Utara, kawasan Bukit Lawang Tangkahan di Langkat, dan PT Dirga Surya untuk pembangunan MICE.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov fokus kaji "benchmark" kemudahan investasi di Sumut