Ia melanjutkan PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari pencegahan stunting, pemanfaatan kredit usaha rakyat, strategi menangkal informasi hoaks, darurat narkoba, moderasi beragama, dan sebagainya. Materi penyuluhan secara rutin diperbarui oleh Kominfo sesuai dengan program strategis pemerintah pada tahun berjalan.
Sebelumnya, kata dia, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publi, Kementerian Kominfo merekrut 35 PIP yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
"PIP rekrutan tahun 2024 tersebut mendapatkan materi penyuluhan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenegakerjaan dan Bahaya Investasi dan Pinjaman Online Ilegal dari Otoritas Jasa Keuangan," jelasnya.
Sementara itu, Penata Muda Hubungan Antar-Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Trianda Firlana mengatakan penting bagi masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja.
"Masyarakat akan mendapatkan perlindungan pada saat mereka kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko kerja," ujar Trianda.
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Horas Tarihoran menjelaskan pentingnya masyarakat untuk mengenali dan memahami ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat.
"Tingkat melek keuangan kita itu rendah, indeks literasi keuangan kita itu baru mencapai 49 persen. Di sisi lain masyarakat kita yang punya produk keuangan mencapai 85 persen. Sehingga mereka menjadi korban penipuan atau kejahatan," ujar Horas.
