Sidang amdal SMGP, warga usulkan beberapa perbaikan

Madina (ANTARA) - Konsultan amdal PT SMGP bersama perwakilan masyarakat beberapa desa di wilayah kerja perusahaan panas bumi PLTP Sorik Marapi Mandailing Natal mengikuti sidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) melalui zoom meeting.

Sidang analisis amdal itu dilaksanakan di salah satu ruangan rapat PT SMGP pada Senin (2/10). Dari perusahaan tampak hadir Koordinator Community Relations, Ade Robi Cahyadi dan beberapa tim lainnya. Selain dari perusahaan, pada zoom meeting itu juga hadir sejumlah instansi pemerintah, seperti dari kementerian, dinas provinsi dan dinas kabupaten. 

Aris Kandar mewakili Kepala Dinas Perindag ESDM Provinsi Sumut dalam sidang yang dilaksanakan secara daring itu mengatakan jika green energi merupakan salah satu program prioritas pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo berulang kali dalam forum-forum internasional, seperti G-20 yang belum lama ini diselenggarakan di Indonesia.

"Bapak Presiden sering mengingatkan soal green energi, salah satunya geothermal. Dan kita harapkan target SMGP 240 MW ini dapat tercapai," katanya

Ia menambahkan, perlu dilakukan upaya meminimalisir potensi kerusakan atau bahaya terkait proyek panas bumi ini seperti penambahan tanda atau rambu-rambu bahaya, agar masyarakat terhindar.

Sedangkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumut mengatakan, mobilisasi kendaraan berat ke PT SMGP setiap hari mencapai 10 hingga 15 unit.

"Jumlah ini sebenarnya tidak berdampak signifikan karena hanya sekitar dua kendaraan perjam. Namun yang perlu diperhatikan adalah angkutan tidak melebihi secara dimensi maupun tonase," ujarnya.

Selain masukan dari beberapa instansi pemerintah untuk perbaikan amdal PT SMGP, perwakilan masyarakat juga pada sidang Amdal itu menyampaikan sejumlah masukan. 

Seperti disampaikan Ketua BPD Desa Huta Lombang Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Saharni, yang memohonkan kepada perusahaan agar memperhatikan pengaratan atap seng rumah warga. "Mohon diperhatikan, proyek panas bumi ini menyebabkan percepatan sistem pengaratan bagi atap rumah penduduk, biasanya seng itu lima tahun ke atas baru terjadi pengaratan, sekarang dua tahun sudah terjadi pengaratan," katanya.

Usulan lain juga datang dari tokoh masyarakat Sibanggor Tonga, Muhammad Ikbal. Ia mengatakan terkait adanya pembukaan area baru, masyarakat Sibanggor Tonga merasa senang, tapi di sisi lain warga menyampaikan keluhan.

"Warga kita ada juga yang komplain, karena akibat pembukaan area baru apabila musim hujan air di penampungan untuk kebutuhan masyarakat akan menjadi keruh. Kedua, pada saat musim hujan terutama di area Tango, persawahan masyarakat sering mengalami banjir. Ini sudah kami usulkan agar ada perbaikan yang dilakukan perusahaan, harapan kami secepatnya bisa diberikan solusi," kata Ikbal.

Usulan lain juga datang dari Abdi, perwakilan Forum Masyarakat Peduli Puncak Sorik Marapi. Ia berharap ke depan agar perusahaan untuk lebih objektif melakukan rekrutmen karyawan atau tenaga kerja untuk lebih objektif dan profesional.

Ia juga menyampaikan keluhan soal rendahnya perhatian pemerintah daerah ke desa-desa wilayah kerja panas bumi

"Masyarakat sebenarnya heran, SMGP ini telah membuka investasi yang sangat besar di Kabupaten Madina, tapi masyarakatnya kurang perhatian pemerintah. Kami paham seberapa besar pendapatan negara maupun daerah dari proyek ini, tapi yang kami kesalkan pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat seolah pemerintah tutup mata," keluhnya.

Kemudian, Saiful, perwakilan dari Desa Hutanamale menyampaikan pada prinsipnya masyarakat mendukung proyek panas bumi karena telah membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat khususnya tiga kecamatan yang ada di wilayah kerja PT SMGP

"Kami sadari pasti ada plus minus hadirnya PT SMGP ini, tapi secara umum PT SMGP telah membawa kemajuan bagi masyarakat. Kehadiran PT SMGP ini membawa pertumbuhan ekonomi," terangnya.