Pemkab Madina akan perjuangkan nasib guru honorer yang belum terdata

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyebut akan memperjuangkan nasib guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum terdata sebagai tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pemerintah daerah akan terus berupaya. Kami berkomitmen. Pemda dan ketua DPRD tetap memberikan solusi yang terbaik. Saat ini rekrutmen PPPK lebih dari seribu orang. Sebelumnya juga sudah ada, jadi bertahap. Mohon bersabar. Mudah-mudahan ini berproses dan ada solusi. Namun Pemerintah punya keterbatasan tentunya dan akan kami terus berjuang kepada guru untuk mewujudkan kesejahteraannya di Madina," sebut Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution kepada sejumlah wartawan saat mengunjungi SD Negeri 081 Panyabungan, Jumat (25/11).

Terkait adanya isu pemotongan tenaga honorer guru di lingkungan Dinas Pendidikan, Bupati mengimbau agar para guru tidak terprovokasi dengan isu yang tidak bertanggung jawab itu.

"Di tahun 2023 guru honorer tetap ada dan tidak ada penghentian dan pemotongan. Inilah bentuk komitmen dan kepedulian Pemda," ujar Sukhairi.

Sementara itu, Ketua PGRI Madina, Defrion Caniago mengaku, pengurus PGRI Kabupaten Madina juga akan terus memperjuangkan dan menyuarakan nasib guru-guru, terutama guru honorer dan termasuk guru-guru honorer yang mengajar di sekolah swasta.

"Kita tidak pernah berhenti memperjuangkan kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, saat ini sedang ada proses perekrutan PPPK, bagi guru honorer supaya mengikutinya. Jangan terpengaruh dengan iming-iming. Kita juga akan memperjuangkan guru honor swasta agar dapat mengikuti seleksi PPPK,” terang Defrion Caniago.