Tengku Eswin serap aspirasi konstituen, Golkar ingin kartu BPJS diaktifkan kembali

Tanjungbalai (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari Fraksi Partai Golkar, H.Tengku Eswin yang terpilih dari Dapil II Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur melakukan reses. Golkar ingin Pemkot Tanjungbalai mengaktifkan kembali kartu BPJS JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) milik warga.

Selain Eswin, reses masa sidang III Tahun 2022 yang berlangsung di Pasar Traktor Lingkungan I, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar pada Senin (29/8) malam, dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Tanjungbalai Mahyaruddin Salim B, Sekretaris Syu'aib, Bendahara M.Syafii Sambas, dan Ketua Golkar Kecamatan Datuk Bandar Farida Hanim Sitorus.

Menyahuti keluhan warga, Eswin menyatakan DPRD Tanjungbalai khususnya Fraksi Golkar tetap memperjuangkan nasib sebanyak 22.000 jiwa warga Tanjungbalai yang kartu BPJS JKN-KIS PBI nya dinonaktifkan oleh Pemerintah Kota sejak 2020 lalu.

"Kami (Golkar) tetap berpihak kepada rakyat, aspirasi yang bapak dan ibu sampaikan terkait kartu BPJS menjadi prioritas kami untuk diperjuangkan agar bisa diaktifkan kembali," kata Eswin di hadapan ratusan masyarakat peserta reses.

Eswin Ketua DPRD Tanuungbalai itu juga meminta para peserta reses menuliskan di atas lembaran aspirasi terkait berbagai persoalan yang menjadi masalah, apakah itu tentang peningkatan ekonomi rakyat, air bersih maupun pembangunan sarana publik seperti jalan dan lainya.

"Kami sudah menyediakan lembar aspirasi, silakan tulis apa yang menjadi keluhan. Aspirasi tersebut akan kami perjuangkan melalui Fraksi Golkar," ujar Eswin.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Tanjungbalai Mahyaruddin Salim B, menyatakan bahwa anggota DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Golkar telah diinstruksikan untuk memperjuangkan ribuan kartu BPJS masyarakat yang dinonaktifkan agar diaktifkan kembali.

Berdasarkan data yang ada, kata Mahyaruddin anggota DPRD Sumatera Utara itu, dari hasil verifikasi terhadap 22.000 jiwa yang kartu BPJS JKN-KIS di nonaktifkan Pemkot Tanjungbalai, sebanyak 8.000 jiwa warga diketahui belum terkafer sebagai peserta JKN-KIS PBI.

Maka, dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanjungbalai Tahun Anggran 2023, Fraksi Golkar memaksa agar Pemkot Tanjungbalai mengalokasikan anggaran untuk menampung 8.000 jiwa warga tersebut sebagai peserta JKN-KIS PBI.

"Kami ingin pada APBD Tanjungbalai 2023 mendatang, sebanyak 8.000 jiwa warga tersebut bisa tertampung sebagai peserta BPJS JKN-KIS PBI. Kita berharap Pemkot Tanjungbalai sepakat dengan hal itu," kata Mahyaruddin.

Ia menambahkan, Partai Golkar Tanjungbalai juga ingin Pemkot bisa menghapus stigma negatif terhadap Tanjungbalai yang kenal sebagai Kota Narkoba.

"Penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah memasuki ke segala lini dan sendi-sendi kehidupan masyakat, karena itu Pemkot Tanjungbalai harus sigap dalam menangani persoalan narkoba tersebut," ungkap Mahyaruddin yang juga anggota DPRD Sumatera Utara.