Madina (ANTARA) - Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengalami peningkatan sejak tahun 2020.
Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021 angka kemiskinan di Madina mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen bila dibanding tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 penduduk miskin Madina sebanyak 9,18 persen, meningkat menjadi 9,49 persen di tahun 2021, ada peningkatan sebesar 0.31 persen.
Bila berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Mandailing Natal tercatat sebesar 472.886 jiwa jumlah penduduk miskin tumbuh dari 41.310 orang tahun 2020 menjadi 43.240 di tahun 2021, ada penambahan penduduk miskin sebanyak 1.930 orang.
Selain meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran juga bertambah selama satu tahun terakhir di Kabupaten itu. Dari data BPS itu juga disebutkan angka pengangguran mengalami kenaikan dari 13.397 orang pada tahun 2020 menjadi 13.535 orang pada tahun 2021.
Meningkatnya tren kemiskinan dan pengangguran itu dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya eskalasi masalah sosial ditengah-tengah masyarakat, apalagi saat ini sudah masuk dalam tahun politik.
"Ini menjadi warning bagi Sukhairi - Atika (SUKA). Supaya serius menanggapi data ini. Undang BPS, praktisi ekonomi dan akademisi menganalisis dan seterusnya memberi solusi agar tren kenaikan kurva kemiskinan dan pengangguran itu bisa diturunkan," tegas Calon Bupati Madina (Cabub) priode 2010, Irwan Daulay saat dikonfirmasi ANTARA, Minggu (7/8).
Atas kondisi itu, Irwan meminta agar Pemerintah Daerah dapat melakukan aksi-aksi nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran itu.
"Bila di tahun pertama Pasangan SUKA ini masih dalam tahap konsolidasi administrasi, konsolidasi fiskal, mutasi dan promosi jabatan, di tahun kedua ini saatnya melakukan aksi nyata sehingga visi dan misi pada kampanye dulu dapat tercapai," ujarnya.
Kata dia, agar visi dan misi tersebut dapat di implementasikan secara nyata, seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah mulai dari Bupati, OPD, Camat, Kepala Desa/lurah demikian juga mitra eksternal seperti tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, politisi, akademisi harus disinergikan berpartisipasi aktif sesuai kapasitas masing-masing.
"Tidak mungkin yang memikirkan Madina itu hanya satu dua orang, apalagi untuk untuk membangun dibutuhkan perencanaan matang, dukungan keahlian dan tim work yang kuat.
Justru itu, ajak semua pihak untuk berkolaborasi, terutama para pengusaha yang sedang investasi di Madina, buka dengan transfaran kemampuan fiskal kita, berapa kekurangan uang untuk menjalankan program dimaksud dan minta partisipasi mereka, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki, ini semacam membangun "sense of belonging" dan "sense of crisis" kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Madina," terangnya.
Menurut dia, ada tiga hal yang harus menjadi catatan bagi SUKA di tahun kedua kepemimpinannya sejak dilantik pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu.
Yang pertama adalah upaya nyata pengentasan kemiskinan. Kemudian pengangguran dan pembenahan infrastruktur. Penuntasan ketiga hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat saat ini.
Terlebih dalam persoalan pengangguran ini harus cepat dicari solusinya apalagi terdapat diantaranya terdapat pengangguran intelektual. Dan ini sangat rentan menciptakan ketidakstabilan sosial.
"Pengangguran itu harus dicari solusinya sehingga tidak jadi masalah. Salah satunya dengan menghidupkan kembali BUMD beserta badan-badan usaha afiliasinya sehingga nantinya membantu menyerap angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah" katanya.
"Silakan gagasan ini dikaji lagi lebih mendalam sehingga baik dia program-program yang sudah berjalan begitu juga masukan-masukan yang baik dari para ahli dan kritikus, diekstrak menjadi katalisator kebangkitan Ekonomi Madina kedepan," sambungnya.
Terkait dengan infrastruktur. Berdasarkan data yang ada, kata Irwan infrastruktur khususnya jalan tercatat banyak yang mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan segera.
Bahkan, penambahan panjang jalan, baik jalan penghubung antar Desa, antar Kecamatan dan pembukaan jalan-jalan ke sentra produksi dan perkebunan dinilai sangat perlu diperhatikan supaya raw material dan komoditi yang dihasilkan dapat diangkut secara efesien.
Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus ada kreatifitas dan inovasi dari Kepala Daerah dan OPD untuk mencari upaya dan sumber-sumber pendapatan baru untuk itu.
"Jangan mengharapkan APBD saja. Kepala Daerah harus punya inovasi dan kreatifitas. Uang yg minim jangan dijadikan alasan tidak bersikap. Uang itu sebetulnya ada ini hanya persoalan mindset, dan saya dengar sudah ada upaya untuk meminjam di Bank dan upaya lainnya, silakan saja itu juga baik " paparnya.
"Bahkan khusus untuk infrastruktur Desa boleh juga dipertimbangkan untuk menyiapkan 30 persen Dana Desa membeli alat berat dan dumtruck selama 5 tahun kedepan, sehingga kendala-kendala pembiayaan tadi dapat diantisipasi, " pungkasnya.
