Bandarlampung (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus ikut serta dalam mendorong terbentuknya kemandirian pangan.
"Pangan, pupuk dan energi harganya terus meningkat sampai 2030, ini karena terpengaruh permasalahan geopolitik, oleh karena itu perlu mencari solusi atas permasalahan itu," ujar Erick Thohir di Seminar Nasional Masyarakat Profesional (Maspro) Sumbagsel, di Bandarlampung, Jumat.
Ia menjelaskan, solusi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan kemandirian pangan dan melepas ketergantungan impor, sebab pangan menjadi hal penting bagi keberlangsungan kehidupan.
"BUMN akan ikut serta dalam mendorong ketergantungan impor, sebab kita juga harus menjadi negara mandiri melalui terbentuknya kedaulatan pangan," katanya.
Dia mengatakan, peran BUMN dalam mewujudkan kemandirian pangan dilakukan melalui tiga hal yakni membangun ekosistem pertanian yang baik.
Selanjutnya membangun akses permodalan bagi masyarakat terutama di desa dan bagi petani, dan mendorong ibu rumah tangga mendapatkan akses permodalan untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarga di desa.
"Seperti di Lampung dengan banyak komoditi yang bisa disinergikan. BUMN akan fokus sebagai offtaker bagi produk jagung, padi dan tebu. Disini kita akan tingkatkan produktivitas dan meningkatkan keuntungan petani," tambahnya.
Baca juga: Erick Thohir titip masa depan Indonesia kepada 2.700 pegawai baru BUMN
Menurut dia, upaya lain untuk menjaga kemandirian pangan dilakukan melalui program Makmur dimana dalam enam bulan terakhir lahan nasional telah mengalami peningkatan dari 82 ribu hektare menjadi 148 ribu hektar, sedangkan di Lampung sendiri berjumlah 8.474 hektar.
"Jadi semua harus bersinergi untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain melalui penguatan ekosistem pertanian ataupun sektor lainnya di dalam negeri," kata dia lagi.
Hal serupa dikatakan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dimana untuk menumbuhkan kemandirian pangan perlu menjaga kesejahteraan petani dan meningkatkan produksi pangan di daerah.
"Untuk mempermudah petani dalam akses permodalan, yang menunjang peningkatan produksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan semua pihak salah satunya BUMN," ujar Arinal Djunaidi.
Menurut dia, BUMN sebagai offtaker dapat disinergikan dengan program daerah salah satunya melalui Kartu Tani Berjaya (KPB)
"Melalui program KPB ini pemerintah daerah dengan BUMN juga bisa saling membantu dalam meningkatkan produksi pertanian menyejahterakan petani melalui kemudahan akses permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR)," ucap dia.
