Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menekan jumlah stunting di daerah itu.
"Selain TPPS, Sumut juga sudah membuat berbagai program untuk penekanan stunting seperti menjadikan kegiatan percepatan stunting di Sumut sebagai salah satu KSD (Kegiatan Strategis Daerah),"ujar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Medan, Kamis.
KSD itu didukung dengan pembiayaan APBD Sumut.
Kemudian, penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir.
Sumut juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD tahun 2022.
Dengan langkah-langkah itu diharapkan jumlah balita stunting di Sumut terus turun dari saat ini yang tercatat sebanyak 347.437.
Menurut Edy, ada beberapa tantangan penurunan stunting di Sumut, termasuk akibat pandemi COVID-19.
"Saya berharap ada komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pencegahan dan penurunan angka stunting," ujar Edy Rahmayadi.
Pemprov Sumut juga telah meminta pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan alat surveilans gizi, sanitarian kit, serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus.
Mengutip pernyataan Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), Edy menyebutkan, pemerintah memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi prioritas.
Ada pun target prevalensi 14 persen dijadwalkan bisa tercapai pada 2024.
Wapres, katanya, menyatakan ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14 persen pada 2024 tercapai.
