Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mematok belanja infrastruktur pada 2023 pada kisaran Rp367,7 triliun sampai Rp 417,7 triliun atau lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada periode pemulihan, yakni pada 2020 dan 2021.
Menkeu mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) juga akan termasuk dalam anggaran belanja tersebut, tapi ia belum merinci besaran pasti belanja untuk IKN.
"Pada 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu pada 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menkeu sebut sejumlah daerah akan bangun kawasan industri halalAnggaran pengembangan IKN pada 2023 yang menggunakan dana APBN diarahkan untuk membangun sarana penting, mulai dari infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas utama pemerintah.
Karena itu anggaran tersebut akan disalurkan melalui beberapa Kementerian dan lembaga Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Polri.
"Anggaran untuk Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan, serta Kemendikbud dan Kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," ucap Sri Mulyani.
Belanja pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023 sehingga nilainya lebih besar dibandingkan belanja sektor yang sama pada 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar Rp406,1 triliun dan Rp365,8 triliun.Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, infrastruktur yang bakal fokus dibangun untuk tahun depan adalah jenis infrastruktur yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan ini, yakni pada 2023 atau semester I tahun 2024.
"Ini untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, baik itu dalam penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi pangan dan konektivitas, serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," ucap dia.
Infrastruktur harus terus dibangun untuk meningkatkan produktivitas Indonesia, apalagi saat ini infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga."Meskipun mungkin dalam 9 tahun terakhir kita melihat infrastruktur dibangun, namun Indonesia dari sisi kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga kita atau emerging country yang lain," kata Menkeu.
