Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah kepala daerah tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya.
“Setelah kita luncurkan inisiatif di Sidoardjo (Jawa Timur) dan Cikarang (Jawa Barat). Beberapa gubernur juga katakan mau bangun kawasan industri halal,” kata Sri Mulyani usai rapat pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin
Sri Mulyani mengatakan rencana pembentukan kawasan industri halal ini perlu didukung kementerian dan lembaga, karena pendirian kawasan industri halal perlu diikuti dengan dukungan dan kerja sama agar para pelaku ekonomi syariah masuk ke calon kawasan industri halal tersebut.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong kementerian/lembaga membuat program-program seperti insentif dan juga fasilitas yang dapat dinikmati pengusaha ekonomi syariah agar masuk ke kawasan industri halal.
Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara 2023 naik 11,19-11,7 persen
"Termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk di dalam kawasan ekonomi halal tersebut, apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati," ujar Sri Mulyani.
Hal itu, katanya, juga menjadi salah satu program yang diminta oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar diakselerasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia.
"Ini untuk memfokuskan pada percepatan, jadi pada percepatan pelaksanaan program-program,” kata Sri Mulyani.
Pengembangan industri halal akan sejalan dengan Masterplan Industri Halal Indonesia yang sedang disusun untuk periode 2022 – 2029. Masterplan atau rencana induk tersebut direncanakan diluncurkan pada kuartal IV 2022, dan akan masuk di dalam Rencana Kerka Pemerinath, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Sementara itu, Wapres Ma'ruf mengatakan akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk membangun kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di masing-masing daerah, serta mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi," ujar Ma'ruf.
