Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan Indonesia menduduki peringkat 115 dari 151 negara dengan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) tertinggi secara global.
“Permasalahan stunting di Indonesia, saat ini menjadi tantangan kita bersama. Secara global kita berada pada urutan 115 dari 151 negara yang ada di dunia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Agus menuturkan selain menduduki peringkat 115 secara global, dalam Presidensi G20 Indonesia berada pada urutan kedua setelah India dalam hal angka prevalensi kekerdilan. Hal tersebut terlihat dari sejumlah dimensi yang ada pada data SSGI, EPPGBM dan Pendataan Keluarga 2021 (PK21).
Baca juga: Kemen PPPA genjot DRPPA bebas stunting di Sumut
Data-data tersebut, katanya, membuktikan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) mampu menguasai lapangan agar program yang ada dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) dapat berjalan sesuai dengan komitmen bersama.
“Komitmen bersama antarkementerian/lembaga bisa tepat pada sasaran tadi. Sudah disampaikan betul bahwa target target itu harus tercapai dengan pasti dengan sasaran penguasaan lapangan tadi,” ujar dia.
Selain melakukan pendataan keluarga, TPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga bersinergi bersama pemerintah daerah dengan menggerakkan kader-kader di lapangan sebagai ujung tombak implementasi intervensi kekerdilan, baik secara spesifik maupun sensitif.
Tim tersebut juga akan berkolaborasi bersama pemerintah desa dan kelurahan mengoptimalkan kinerja untuk mengembangkan potensi yang ada di desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam mendukung penurunan kekerdilan, yakni melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), yang memanfaatkan bahan lokal untuk mengatasi permasalahan kurang gizi di daerahnya masing-masing.
Sementara bersama pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan akan segera membagikan alat antropometri di semua posyandu untuk mengukur dan menimbang tubuh anak dan sudah berkoordinasi dengan pihaknya terkait daerah yang mendapatkan alat tersebut.
Agus berharap dengan kolaborasi dan komitmen teguh yang dipegang oleh semua pihak, angka prevalensi kekerdilan di Indonesia dapat segera turun menjadi 14 persen pada Tahun 2024.
“Saya harap momentum apel keluarga Nusantara bergerak ini dapat menumbuhkan semangat TPK dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan keluarga dan melayani keluarga berisiko stunting di Indonesia,” ucap Agus.
