Tanjungbalai (ANTARA) - Prihatin kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng (migor) dicabut, anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari PKS, Mas Budi Panjaitan mendesak pememerintah melakukan intervensi pasar.
"Kita prihatin, saat ini harga minyak goreng melambung naik. Keberadaannya juga langka. Untuk meringankan beban masyarakat, menjelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri, pemerintah perlu melakukan intervensi pasar," ujar Budi kepada Antara, Selasa (29/3/2022).
Ia melanjutkan, naiknya harga migor membuat masyarakat resah, terutama umat Islam yang sedang menyambut datangnya bulan puasa Ramadhan. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, pemerintah wajib melakukan sesuatu.
Misalnya, kata Budi, operasi pasar dan melakukan pengawasan terhadap adanya penimbunan migor yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan demi memperkaya diri sendiri.
Merespon kebijakan HET migor, Mas Budi Panjaitan yang juga Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tanjungbalai itu menilai bahwa HET sangat merugikan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, terlebih bagi umat Islam yang akan menyambut bulan suci Ramadhan.
Dia juga memperkirakan bahwa menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang, harga komoditas bahan pokok akan naik, sehingga perlu ada intervensi pemerintah demi meringankan beban masyarakat.
“Langkah yang kita inginkan pemerintah melakukan intervensi pasar, yakini ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan menjaga kestabilan harga," katanya di gedung DPRD Tanjungbalai.
Budi menegaskan, pemerintah wajib bertanggung jawab atas tersedianya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga harus dapat memikirkan kebijakan yang memberikan kepastian, sehingga masyarakat tidak bingung.
“Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Tanjungbalai harus tetap berupaya menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya selama Ramadhan, tentunya dengan harga yang stabil," katanya.
Budi mendorong Pemkot Tanjungbalai dapat memberikan subsidi untuk minyak goreng yang banyak digunakan rakyat kecil. Seperti minyak goreng curah yang sekarang harganya mencapai Rp18.000 per liter.
“Kebijakan pemerintah harus bisa mengakomodir setiap kepentingan masyarakat, apalagi ini kebijakan yang menyangkut kebutuhan pokok. Jangan sampai kebijakan yang diambil menjadi tambahan beban bagi masyarakat," ungkap Mas Budi Panjaitan.
