Sumut butuh panti rehabilitasi gratis untuk pecandu narkoba

Medan (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera utara (Sumut) meminta kepada pemerintah provinsi setempat untuk menyediakan tempat panti rehabilitasi gratis untuk pecandu narkoba. Ini merupakan upaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, di mana saat ini Sumut menjadi peringkat pertama di Indonesia. 

Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi perlu menyiapkan lembaga rehabilitasi gratis dan anggaran khusus untuk penanganan narkoba di Sumut. 

"Kami berharap khususnya pemerintah daerah mau peduli kepada rakyatnya," ujar Toga ketika menjadi pembicara pada seminar dengan tema "Generasi Z Sumut tanpa juara" di Aula Partai NasDem Sumut, Jalan Prof HM Yamin Medan, Senin (14/3). 

"Sumut sendiri kita nomor satu prevalensi penggunaan narkoba lebih kurang tujuh persen, dengan total satu juta lebih," sambung mantan Direktur Narkoba Polda Sumut ini. 

Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba diakui Toga belum begitu maksimal karena ketersediaan anggaran yang belum memadai.

"Seharusnya korban itu rawat inap tapi karena tidak ada anggaran harus dirawat jalan," katanya memberikan contoh. 

"Saya kemarin koordinasi dengan gubernur, harus ada tempat rehabilitasi di kabupaten/kota ataupun provinsi dan tempat rehabilitasi ini harus gratis. Jangan lagi mindsetnya korban penyalahgunaan narkoba sesuai UU nomor 35 tahun 2005 khususnya pasal 5 itu korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi bukan dipenjara," tutur Brigjen Pol Toga Panjaitan. 

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik NasDem Sumut, Natanail Ketaren dalam kesempatan yang sama mengatakan saat ini anggaran untuk lembaga rehabilitasi di Sumut minim. 

"Banyak kabupaten/kota di Sumut yang tidak memiliki lembaga rehabilitasi. Jadi tidak hanya gubernur tapi kepala daerah seluruh Sumut juga diperhatikan korban narkoba ini," tuturnya. 

Ia berharap Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dapat menyiapkan anggaran lebih besar untuk penanganan narkoba. 

"Andai Rp5 miliar saja per kabupaten/kota saya rasa akan lebih banyak generasi muda terselamatkan. Kita juga mendorong gubernur menyediakan anggaran lebih banyak untuk ini," tuturnya.