Medan (ANTARA) - Selama ini masyarakat maritim sering luput perhatian kepala daerah, sehingga mereka merasa diabaikan dan bahkan dianaktirikan dari suatu pembangunan suatu daerah.
Kondisi itu membuat kehidupan masyarakat maritim semakin memprihatinkan, terutama nelayan tangkap demi anak dan istri, namun tidak tersentuh pembangunan.
Stigma inilah yang ingin dihapuskan Bobby Nasution sejak dilantik menjadi Wali Kota Medan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Medan pada Jumat, 26 Februari 2021.
Persoalan nelayan menjadi fokus perhatian Bobby yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo ini, didasari keikhlasan meningkatkan taraf kehidupan nelayan tradisional.
Sebagai langkah awal, Wali Kota Medan menghadiri rembug nelayan yang digagas DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Dialog yang berlangsung di Jalan Sembilang, Pajakbaru, Kelurahan Belawan Bahagia, Medan Belawan atau tepatnya di pinggir laut itu, orang nomor satu Pemkot Medan ini menampung seluruh keluhan nelayan.
"Sampaikan semua permasalahan, marah pun saya terima," kata Bobby dengan ramah dalam acara rembug nelayan di Belawan, Medan, Rabu (23/2).
Di antaranya nelayan tangkap meminta pembenahan Kampung Bagan Deli yang kumuh, persoalan banjir rob, sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk melaut, asuransi, pembinaan dan pelatihan UMKM bagi istri-istri nelayan.
Bobby mengatakan Pemkot Medan tidak bisa bekerja sendiri, tetapi melibatkan Pemprov Sumatera Utara dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Insya Allah, pembenahan Kampung Bagan Deli kita mulai tahun ini," ungkap Bobby seraya menambahkan akan berkantor di kawasan Medan Utara sehingga upaya meningkatkan taraf hidup nelayan tercapai.
Bentuk perhatian Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap nelayan tradisional di Medan Utara ini mendapat tanggapan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dr M Citra Ramadhan, SH, MH.
Citra mengaku Kelurahan Bagan Deli sangat rentan terkena dampak banjir rob atau pasang laut, karena terletak di pesisir pantai yang merupakan tantangan yang nyata dewasa ini.
"Tentu upaya nyata Pak Bobby harus kita dukung untuk menjawab tantangan banjir pasang air laut yang terus datang secara periodik terus menerus," katanya.
Upaya solutif ditawarkan Pemkot Medan melibatkan Pemprov Sumatera Utara dan Kementerian PUPR merupakan langkah yang tepat, selain pembenahan yang akan mulai dilakukan tahun ini.
Pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang ingin merealisasikan janjinya sewaktu kampanye Pilkada 2020 berkantor di Medan Utara dinilainya sebagai manifestasi dari suatu kepemimpinan.
"Tentunya mendatangkan dampak positif dalam mendukung pembenahan di kawasan Medan Utara. Masyarakat merasa lebih dekat, sehingga komunikasi lebih mudah terjalin dan mempercepat pembenahan," kata dia.
Selain itu, sengaja atau tidak disengaja langkah ini bermanfaat sebagai pengawasan, karena pemimpin akan mengetahui hasil pelaksanaan pembenahan di jajarannya apakah sesuai rencana, perintah, tujuan dan kebijakan.
"Setelah melihat keinginan masyarakat yang antusias dalam upaya pembenahan ini, tentu menimbulkan keyakinan konsep 'water front city' dapat terwujud," terang Citra.
