Wali Kota Binjai buka workshop mitigasi resiko pengadaan barang dan jasa

Binjai (ANTARA) - Wali Kota Binjai  Amir Hamzah  workshop mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Binjai, Jum'at (25/2) yang juga turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Muhammad Husein Atmaja, SH MH,  Sekretaris Daerah Irwansyah Nasution

"Pemerintah Kota Binjai mengapresiasi Kejaksaan Negeri Binjai yang telah melaksanakan workshop ini untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Hal ini sesuai dengan salah satu misi pembangunan Kota Binjai yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, melayani, dan profesional, dimana di dalamnya termasuk aparatur sipil negara yang mumpuni, memiliki etos kerja dan keahlian di bidangnya masing-masing. 

Ia pun mengingatkan kepada para pelaksana pengadaan barang dan jasa, baik pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, pejabat pengadaan serta penyelia untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. "Diharapkan dengan mitigasi risiko yang kuat, pada akhirnya pekerjaan pengadaan barang dan jasa mampu menghasilkan output yang baik bagi pembangunan Kota Binjai.

Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Muhammad Husein Atmaja pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kasus yang paling banyak diterima selama ini adalah terkait pengadaan barang dan jasa. Itu sebabnya, menurutnya, tiap pejabat terkait harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi. 

Pemberi Keterangan Ahli LKPP Dr Ahmad Feri Tanjung, SH., MM., M.Kn yang menjadi pemateri dalam workshop ini menjelaskan, dalam pengadaan barang dan jasa, hal yang harus diperhatikan adalah aturan yang berlaku. 

"Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan bertanggungjawab dan tidak menerima sesuatu dalam prosesnya," jelasnya. 

Hal ini menurutnya, sebagai salah satu upaya pencegahan dari risiko yang mungkin terjadi. Ia mengingatkan, tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah meningkatkan sektor riil, dan melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal untuk memenuhi pengadaan tersebut.