Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat saling mengakui sertifikat vaksin yang diterbitkan oleh masing-masing negara, demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Rabu.
Kesepakatan “Mutual Recognition on Vaccine Certificates” itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menlu Retno dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu di Ankara, Turki, pada Selasa (12/10).
Dalam deklarasi bersama kedua negara, tertuang pokok-pokok kerja sama tersebut.
Baca juga: Dosis ketiga CoronaVac tingkatkan efektivitas melawan COVID-19
Pertama, pengakuan bersama dan interoperabilitas sertifikat vaksin dan hasil tes usap PCR kedua negara.
Kedua, pengakuan serta penerimaan semua jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun dari instansi berwenang kedua negara.
“Dan ketiga, penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan kedua negara,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual tentang hasil kunjungannya ke Turki, pada Rabu.
Menlu Retno mengatakan pengembangan kerja sama pengakuan sertifikat vaksin akan dilakukan oleh kementerian kesehatan kedua negara.
Indonesia dan Turki juga membahas kerja sama jangka panjang di bidang kesehatan, antara lain dengan memulai pengadaan bahan baku obat.
Dalam hal ini, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) telah melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan farmasi terkemuka Turki yaitu Abdi Ibrahim.
Kedua perusahaan tersebut sepakat untuk menjajaki kerja sama industri farmasi serta menjajaki kemungkinan berbagi teknologi dan memproduksi produk farmasi, yaitu parasetamol, di fasilitas PT KPI di Indonesia.
“Tentu pemerintah berharap agar kerja sama industri farmasi ini dapat memperkuat pemenuhan pasokan kebutuhan domestik dan dapat mengurangi impor bahan baku obat kita,” tutur Menlu Retno.
Di bidang ekonomi, Indonesia dan Turki sepakat untuk membentuk pengaturan koridor perjalanan untuk terus memfasilitasi hubungan bisnis tanpa mengabaikan faktor kesehatan.
Kedua negara juga setuju untuk mempercepat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA), yang perundingannya telah berjalan sejak 2018.
“Pendekatan yang dilakukan adalah incremental (secara bertahap—red) mulai dengan perundingan trade in goods (perdagangan barang—red). Jadi sekali lagi di dalam pertemuan tadi, kita sepakat untuk mempercepat perundingan agar kita dapat menyelesaikan IT-CEPA ini secepat dan sebaik mungkin,” kata Retno
Sementara di bidang investasi, Indonesia ingin memajukan kerja sama bidang infrastruktur termasuk menggarap proyek konstruksi di negara ketiga.
Menyangkut kerja sama itu, PT Waskita Karya melakukan penandatanganan kerja sama dengan Nurol Company dari Turki, yang dapat membuka jalan bagi kedua perusahaan untuk memperluas kerja sama pembangunan di negara ketiga.
Selain itu, Indonesia dan Turki berkomitmen meningkatkan kerja sama bidang pertahanan dan industri pertahanan.
Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menhan Turki, dan saat ini kedua negara sedang memfinalisasi perjanjian kerja sama pertahanan untuk dapat ditandatangani.
“Salah satu kerja sama yang sangat potensial dan terus didorong adalah pengembangan bersama industri pertahanan, termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank skala kecil,” kata Menlu Retno.
Untuk memperkuat kerja sama pertahanan, kedua negara juga mulai membahas mekanisme konsultasi baru, yaitu pertemuan 2+2 antara menlu dan menhan Indonesia-Turki yang dijadwalkan antara di akhir tahun ini atau di awal tahun depan; pertemuan tahunan industri pertahanan secara reguler; dan pertemuan dialog militer.
Dalam pertemuan dengan Menlu Cavusoglu, Menlu Retno juga membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia yang dijadwalkan pada 2022.
Lebih lanjut, Menlu Cavusoglu menyampaikan kebijakan baru untuk pemberian bebas visa bagi warga negara Indonesia ke Turki.
“Kebijakan ini akan berlaku dalam waktu dekat. Jika sudah ada keputusan kapan akan mulai diberlakukan, kami akan sampaikan kepada publik,” kata Menlu Retno.
Selain itu, pemerintah Turki juga menganugerahkan nama jalan di depan kantor KBRI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno.
