Wali kota : Kita dukung sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Tebing Tinggi (ANTARA) - Wali Kota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan,. bersama Sekdako Muhammad Dimiyathi mengikuti rangkaian kegiatan pelaksanaan virtual launching pengelolaan Monitoring Control for Prevention (MCP) pencegahan korupsi 

Dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 sekaligus pemberian penghargaan atas penyelesaian dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Secara Tepat Waktu kepada 10 Provinsi, Selasa (31/08) di Ruang Aula Balai Kota.

Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Inspektorat se-Indonesia.

Baca juga: Berantas pungli perlu sinergitas semua pihak

Arahan dari Ketua KPK Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. dan Arahan Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. sekaligus membuka secara resmi MCP dan Rakorwasdanas tahun 2021

Dalam penyampaian arahannya, Ketua KPK RI berharap program MCP bisa mencegah dan mempersempit ruang bagi oknum yang akan melakukan korupsi. Dan MCP ini sebagai salah satu instrumen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sementara dalam arahan yang disampaikan Kepala BPKP, mengatakan bahwa BPKP dalam upaya pencegahan korupsi melakukan beberapa cara, antara lain penguatan efektivitas SPIP dan Pengawasan Intern. 

Sejalan dengan Ketua KPK dan Kepala BPKP, Mendagri mengatakan agar Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia segera menerapkan MCP ini di daerahnya. 

Mendagri juga berharap dengan adanya program MCP ini, kepala daerah bisa memastikan stabilitas politik dan keamanan sehingga kedepan temuan-temuan yang sering terjadi tidak ditemukan kembali dengan adanya program MCP ini.

Provinsi terbaik penerima Penghargaan Atas penyelesaian dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Secara Tepat Waktu, yaitu Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten dan Kalimantan Selatan.

Menanggapi arahan-arahan yang disampaikan, Wali Kota Tebing Tinggi sangat mendukung dengan adanya Program MCP ini dan berharap dengan adanya MCP, sistem dan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi bisa berjalan dengan baik.