Jakarta (ANTARA) - Ketua dan perwakilan dewan pengurus daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) dari 34 provinsi seluruh Indonesia, Minggu, menyatakan kesiapannya membantu Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melawan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Para pimpinan partai di daerah itu, juga menyatakan kesetiaannya kepada Partai Demokrat dan AHY yang terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, lewat Kongres Partai Demokrat V tahun lalu.
AHY saat itu terpilih secara aklamasi atau suara penuh sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.
Baca juga: Moeldoko terpilih jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB
Dalam sesi awal pertemuan AHY dan pengurus DPD, masing-masing ketua atau perwakilan dari berbagai daerah maju ke atas mimbar dan mengucapkan janjinya untuk setia serta membantu AHY melawan hasil KLB di Deli Serdang.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak jadi pimpinan pengurus daerah pertama yang dipanggil AHY, untuk menyampaikan langsung janji setianya kepada Partai Demokrat serta ketua umum yang sah.
Sesi itu kemudian dilanjutkan oleh ketua atau perwakilan dari berbagai daerah, di antaranya Aceh, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Abdul Faris Umlati menutup sesi maju ke atas panggung, dan ia turut mengucapkan janji setia kepada Partai Demokrat pimpinan AHY. Abdul mengatakan pihaknya akan menindak tegas kader yang mendukung KLB di Deli Serdang.
Hampir seluruh ketua atau perwakilan DPD yang maju ke atas mimbar membawa dokumen surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai ketua DPD sebagai bukti bahwa mereka adalah kader Partai Demokrat yang memiliki suara sah untuk menentukan masa depan partai.
Dalam acara yang sama, AHY mengapresiasi sikap para pengurus partai di daerah yang tetap solid, meskipun ada ketua dan pengurus tandingan.
Ia mengatakan pertemuan bersama para pimpinan partai di daerah hari ini merupakan upaya merapatkan barisan, setelah sejumlah anggota dan eks pengurus menggelar kongres luar biasa, yang menurut dia ilegal dan inkonstitusional.
“Temanya sudah jelas kami rapatkan barisan karena partai kami sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi ada masalah yg lebih serius di negeri ini, yaitu matinya demokrasi,” kata AHY.
“Kalau partai politik bisa diperlakukan semena-mena di negeri ini, diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat, jauh dari moral dan etika politik tentu kita bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita,” ujar AHY menambahkan.
Sejumlah anggota dan bekas pengurus Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Kongres yang dipimpin oleh Jhoni Allen, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Sedangkan Marzuki Alie, yang dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB untuk periode 2021-2025.
