Wapres Ma'ruf sebut deradikalisasi bukan sesuatu yang mudah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (dua kiri) dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo (kanan) usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tahun 2020 di Gedung BKKBN Jakarta, Rabu (12-2-2020). ANTARA/Fransiska Ninditya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap warga Indonesia yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok terorisme bukan praktik mudah sehingga Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan eks WNI ISIS.

"Melakukan deradikalisasi dari yang sudah terpapar saja itu bukan sesuatu yang mudah, mengawal (terpidana teroris) yang di sini saja itu tidak mudah. Oleh karena itu, lebih aman dan lebih maslahat kalau kita tidak memulangkan mereka," kata Wapres Ma'ruf di Kantor Wapres RI, Jakarta, Kamis.

Selain itu, keputusan untuk tidak memulangkan eks-kombatan ISIS tersebut juga mempertimbangkan aspek keselamatan bagi warga negara Indonesia (WNI) di dalam negeri. Eks-anggota ISIS dikhawatirkan masih terpapar paham radikal sehingga dapat menyebarkan teror bagi masyarakat di Indonesia, kata Wapres.

Baca juga: Moeldoko sebut ISIS eks-WNI berstatus tanpa kewarganegaraan

"Kita memang pada prinsipnya mengarah pada tidak memulangkan, alasannya adalah untuk menjaga dan mengawal keselamatan seluruh warga bangsa yang ada dari pengaruh-pengaruh radikalisme dan terorisme," jelas Wapres.

Baca juga: Pemerintah putuskan tidak akan pulangkan WNI eks ISIS

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan memulangkan ratusan warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok militan ISIS di Suriah. Pemerintah menilai dengan memulangkan para ekstremis tersebut akan membahayakan keamanan negara.

Pemerintah pun akan melakukan verifikasi terhadap warga Indonesia anggota ISIS yang menurut data Badan Intelijen Pusat AS atau Central Intelligence Agency (CIA) berjumlah 689 orang.

"Diidentifikasi satu per satu, nama dan siapa, berasal dari mana sehingga data komplet. Cegah-tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi," kata Presiden Jokowi.