Jakarta (ANTARA) - Wakil Koordinator Bidang Pratama Bambang Soesatyo membantah isu ada intervensi Istana terkait keputusannya mundur dari pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019—2024.
"Enggak ada (intervensi), enggak ada," kata Bambang Soesatyo di sela Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa malam.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, juga membantah adanya pertemuan dengan utusan Presiden terkait dengan keputusannya itu.
"Enggak ada, enggak ada utusan Presiden. Siapa? Enggak ada," katanya.
Bamsoet menjelaskan bahwa keputusannya mundur dari pencalonan ketua umum telah dipertimbangkannya secara matang demi keutuhan partai.
"Jadi gini, ada beberapa hal alasan kenapa kemudian saya memutuskan tidak melanjutkan. Yang pertama, setelah saya mencermati situasi menjelang munas yang makin panas," katanya.
Kedua, kata dia, perlu langkah yang tepat untuk menjaga situasi politik, sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo, agar bisa menjawab tantangan dan pengaruh ekonomi global.
Ketiga, Bamsoet mengaku mendapatkan masukan dari para senior Golkar, seperti Luhur Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie (ketua dewan pembina), Agung Laksono (ketua dewan pakar), dan Akbar Tandjung.
Bamsoet juga bertemu dengan tokoh-tokoh Golkar lainnya, seperti Yapto Soerjosoemarno (Ketua Umum Pemuda Pancasila), Pontjo Sutowo (Ketua Umum FKPPI), dan Bobby Suhardiman (Plt. Ketua Umum SOKSI).
Mereka memberikan saran, nasihat, dan menyampaikan pentingnya mengambil langkah-langkah agar Partai Golkar tetap solid.
"Saya memutuskan untuk tidak meneruskan demi persatuan dan kesatuan Partai Golkar, plus semangat kami dengan Pak Airlangga, dan didampingi Pak Luhut, dewan pembina, dewan pakar, memberikan nasihat agar rekonsiliasi," kata Bamsoet.
