Langkat (ANTARA) - Bupati Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menyampaikan kabupaten ini kedepan harus berupaya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
"Kedepan kita berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meraih predikat WTP iyu," kata Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, di Stabat, Kamis.
"Kita harus terus optimis dan tetap berupaya, untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Langkat tercinta ini," ungkapnya.
Baca juga: Puting beliung melanda Langkat, satu tewas tiga luka-luka
Pada kesempatan itu Ketua DPRD Surialam meyampaikan BPK Perwakilan Sumut telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab kabupaten dan kota, dimana hasil pemeriksaan tersebut memberikan penialaian diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP).
Untuk memperoleh opini dan rekomendasi dari BPK, tentu saja telah melalui serangkaian pemerikaaan atas pengelolaan keuangan negara. Kemudaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat–lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan Pemda.
Sebab sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, kita wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, apabila ada terjadi kerugian negara kita wajib mengembalikannya.
Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Utara Ambar Wahyuni mengatakan dari hasil laporan tersebut Pemkab Langkat masih merima Wajar Dengan Pengecualian (WDP), harapannya kedepan, di kepemimpinan Terbit Rencana Perangin-angin dapat meningkatkannya menjadi WTP.
Baca juga: Kejaksaan Langkat tahan mantan kades atas dugaan korupsi dana desa Rp 198,5 Juta
"Jangan ada yang sungkan, datang saja ke kantor ini, jika ada yang ingin dikordinasikan atau ditanyakan terkait penyiapan administrasi laporan keuangannya. Kami BPK Perwakilan Sumut, selalu siap untuk memberikan bimbingan dan arahan," katanya.
Ia juga mengatakan agar melakukan audit semua laporan keuangannya secara terbuka, sehingga hasil audit bisa di koreksi lebih dalam, tujuannya agar tidak ditemukannya penyimpangan anggaran dan tindak pidana korupsi.
