Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis USU gelar seminar nasional

Medan (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Departemen EP FEB Universitas Sumatera Utara menggelar seminar nasional yang  bertajuk Indonesia Goes to SDGs 2030 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.

Seminar yang digelar 13 April lalu menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Naslindo Siraiat Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Prof. DR. Ramli,MS Dekan FEB USU, Bona Tua Manager Officer SDGs INFID dan Efendi Aritonang Direktur dari Food and Hungry Fondation Indonesia. 

Seminar yang dihadiri mahasiwa dari berbagai universitas baik dari Sumatera dan Jawa itu bertujuan memberikan pengetahuan dan informasi bagi insan perguruan tinggi akan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sekaligus mendorong perguruan tinggi untuk melakukan berbagai riset terkaiat SDGs sehingga  implementasi SDGs  dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kepala Bappeda Kepualaun Mentawai, Naslindo Sirait, dalam kesempatan itu menjelaskan konsepsi dan implementasi  SDGs sebagai sebagai agenda pembangunan global 2015-2030, yang cakupannya lebih luas dan inklusif daripada Tujuan  Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah berakhir pada 2015. 

SDGs merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. 

SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang membidik berbagai isu pembangunan, dari kemiskinan hingga kerja sama internasional yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta pelbagai pemangku kepentingan, dengan prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi.

Tak mengherankan jika SDGs membidik masalah-masalah yang lebih beragam dan detail, serta menyasar seluruh penduduk pada semua kelompok usia dan latar belakang. 

Bagaimana implementasi SDgs yang sudah dilaksanakan di daerah, studi kasus di Kepulauan Mentawai,  lebih lanjut Naslindo menjelaskan bahwa implementasi SDGs di prioritas keberbagai isu yang menjadi permasalahan pembangunan yang masih menonjol.

Sebagai contoh, untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan, dimana angka kemiskinan telah berhasil diturunkan, walaupun penurunannya lambat  menjadi  14,44 persen pada 2018 sebelumnya 15,52 pada tahun 2015 dan masih tergolong tinggi di bandingkan angka nasional  9,66 persen pada tahun 2018. 

Tantangan penurunan tingkat kemiskinan terletak pada kondisi geografis, kedalaman kemiskinan dan faktor budaya. 

Program yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah, antara lain memberikan perlindungan sosial, juga menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin seperti penyediaan air bersih, penyediaan perumahan layak huni, pelayanan pendidikan dan kesehatan gartis bagi masyarakat miskin. 

Untuk program pemberdayaan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendorong pembentukan desa wisata dimana masyarakat diberdayakan menjadi pelaku-pelaku pariwisata salah satunya penyediaan home stay milik masyarakat.

Mengingat Mentawai sebagai daerah pariwisata bahari yang sudah terkenal dimanca negara sebagai destinasi surfing terbaik di dunia. 

"Tentu peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mengurangi kemiskinan," katanya.